Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah

RUANG PELAYANAN TERPADU KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai instansi pemerintahan yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan, memiliki peranan besar bagi kemajuan pembangunan daerah. Karena dalam pelaksanaan tugas tersebut DJPK memiliki tanggung jawab atas implementasi kebijakan fiskal nasional (APBN & APBD), kebijakan perimbangan keuangan berdasarkan prinsip money follows function, kebijakan pendanaan melalui dana perimbangan keuangan, kebijakan pembiayaan daerah melalui pinjaman (termasuk obligasi), kebijakan pengembangan kapasitas daerah, serta pengawasan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan peranan yang begitu strategis, dapat dimaklumi jika kuantitas stakeholder yang berkunjung ke kantor DJPK begitu tinggi dengan keperluan beraneka ragam. Sebagai gambaran di lapangan, selama tahun 2012 diperoleh data  11.318 kunjungan/26.240 orang. Agar pelayanan terhadap stakeholder dapat berjalan dengan lancar,  dibutuhkan manajemen penerimaan tamu yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga kedatangan tamu dapat terkoordinasi dengan tertib sekaligus menjaga suasana kerja para pejabat/pegawai DJPK senantiasa kondusif. Oleh karena itu sejak 13 Februari 2012 DJPK mengawali perubahan sistem pelayanan tamu menjadi tersentralisir di Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah, yang terletak di Gedung Radius Prawiro Lt. 3.

Agar pelayanan tersebut senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, DJPK menerapkan sistem manajemen pelayanan tamu di Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah dengan standar mutu ISO 9001:2008. Diawali dengan penggalangan komitmen pada 14 September 2012, dilanjutkan dengan pembentukan Tim ISO dan kerja keras seluruh warga DJPK, setelah melalui audit sertifikasi oleh pihak internal Tim Audit DJPK dan eksternal dalam hal ini PT Sucofindo, akhirnya DJPK mendapat Sertifikat ISO 9001:2008 Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah pada tanggal 21 Desember 2012. Perolehan sertifikasi ini dilaunching dan mengundang Menteri Keuangan serta berbagai pihak eksternal yang berkaitan erat dengan pelayanan publik di lingkungan birokrasi
Dengan sistem pelayanan berstandar internasional tersebut, diharapkan:

  1. Tamu terlayani dengan cepat
  2. Tamu dilayani oleh konsultan yang memiliki kompetensi
  3. Materi Konsultasi terekam pada Berita Acara Konsultasi yang dibuat dengan lengkap
  4. Ruang layanan yang nyaman, aman, dan bersih.

Oleh karena itu untuk menjaga konsistensi mutu dimaksud, kami menetapkan Kebijakan Mutu sebagai berikut:

  1. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dengan konsisten dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitasnya,
  2. Meningkatka  .n kompetensi karyawan secara berkesinambungan melalui pelatihan, dan
  3. Memastikan infrastruktur dan sarana prasarana dalam kondisi terawat dan baik.

Tentu setelah pencapaian sertifikat tersebut, dibutuhkan komitmen kita untuk menjaga konsistensi mutu pelayanan, dengan tetap menjalankan sistem sebagaimana SOP yang sudah disusun dan rekaman yang selalu lengkap. Perolehan sertifikasi ini sudah terpublikasi melalui berbagai media, semakin banyak yang akan memonitor kita, oleh karena itu kita harus tetap konsisten menjaga Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan good governance.

 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan

Jl. DR. Wahidin No. I Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta Pusat 10710
Telepon. 021-3509442, Fax. 021-3509443, Email: info@djpk.depkeu.go.id