Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan (Bidang Perimbangan Keuangan)

Dalam rangka mengingkatkan kualitas dan menjamin kepastian pelayanan publik Kementerian Keuangan agar sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya serta asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik maka ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan.

 

View | SOP Layanan Unggulan Perimbangan Keuangan

View | SOP Layanan Unggulan Perimbangan Keuangan (lanjutan)

Penetapan Aloksi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR    548    /KMK.07/2003

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN

DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI

TAHUN ANGGARAN 2004     

 

Menimbang : a.      bahwa sesuai dengan hasil rapat pembahasan DAK  Non  DR Tahun 2004 antara Panitia Kerja Dana Perimbangan DPR-RI dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah diputuskan besaran alokasi DAK kabupaten/kota.

b.      bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi;

Mengingat : 1.      Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

3.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

4.      Undang-Undang Nomor  17 Tahun  2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

6.      Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7.      Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

8.      Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      :    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2004

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.            Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di luar Dana Reboisasi yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus.

2.            Menteri Teknis adalah Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri Kesehatan, Menteri  Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Dalam Negeri.

3.            Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4.            Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5.            Daftar Alokasi Dana Alokasi Khusus adalah dokumen anggaran yang menampung penyediaan alokasi DAK untuk masing-masing Kabupaten dan Kota, dan berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi.

6.            Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

 

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

DAK merupakan bantuan stimulan kepada Daerah tertentuuntuk pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawabDaerah ke arah pemenuhan kebutuhan khusus.

 

Pasal 3

DAK dialokasikan untuk membantu daerah membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan serta prasarana pemerintah.

 

BAB III

PAGU

Pasal 4

(1)       Pagu DAK untuk Tahun Anggaran 2004 ditetapkan sebesar Rp2.838.500.000.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh delapan milyar  lima ratus juta rupiah).

(2)       Pagu DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk :

a.      bidang pendidikan sebesar Rp652.600.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua milyar enam ratus juta rupiah);

b.      bidang kesehatan sebesar Rp456.180.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam milyar seratus delapan puluh juta rupiah);

c.      bidang infrastruktur sebesar Rp1.196.250.000.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :

1)      prasarana jalan sebesar Rp839.050.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar lima puluh juta rupiah);

2)      prasarana irigasi sebesar Rp357.200.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

d.      bidang prasarana  pemerintahan sebesar Rp228.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan  milyar rupiah).

e.     bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp305.470.000.000,00 (tiga ratus lima  milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

BAB IV

PENGGUNAAN

Bagian Pertama

Bidang Pendidikan

Pasal 5

(1)         DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar bagi warga masyarakat di kabupaten/kota.

(2)         Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI).

 

 Bagian Kedua

Bidang Kesehatan

Pasal 6

(1)         DAK bidang kesehatan dialokasikan untuk dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di kabupaten/kota terutama daerah dengan derajat kesehatan yang belum optimal sehingga warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.

(2)         Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:

a.      peningkatan fisik Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas;

b.      peningkatan fisik Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan;

c.         rehabilitasi fisik dan/atau pengadaan Puskesmas Keliling Perairan serta Puskesmas Keliling Roda Empat beserta peralatannya;

d.      pembangunan/rehabilitasi gedung Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu)/ Poliklinik Bersalin Desa (Polindes);

e.      pembangunan/rehabilitasi Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah; dan/atau

f.        pembangunan/rehabilitasi Gudang Farmasi.

(3)         Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan prioritas di daerah dengan memperhatikan besaran DAK bidang kesehatan yang diterimanya.

Bagian Ketiga

Bidang Infrastruktur

Pasal 7

(1)       DAK bidang infrastuktur dialokasikan untuk mempertahankan tingkat pelayanan transportasi dan mendukung Program Ketahanan Pangan.

(2)       Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:

a.  prasarana jalan yaitu untuk kegiatan pemeliharaan/perbaikan jalan termasuk jembatan di Kabupaten/Kota;

b.  prasarana irigasi yaitu untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi ringan jaringan irigasi dan bangunan pelengkap di Kabupaten/Kota.

(3)       Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan prioritas di daerah dengan memperhatikan besaran DAK bidang infrastruktur yang diterimanya.

Bagian Keempat

Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 8

(1)         DAK bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan prasarana dasar di bidang perikanan khususnya dalam menunjang pengembangan perikanan rakyat tangkap dan budidaya perikanan di kabupaten/kota.

(2)         Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:

a.      pembangunan/rehabilitasi pangkalan pendaratan ikan;

b.      pembangunan/rehabilitasi balai benih ikan;

c.      pembangunan/rehabilitasi pasar benih ikan.

(3)       Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan prioritas di daerah dengan memperhatikan besaran DAK bidang kelautan dan perikanan yang diterimanya.

 

Bagian Kelima

Bidang Prasarana Pemerintah

Pasal 9

(1)       DAK bidang prasarana  pemerintahan dialokasikan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah sebagai akibat dari pemekaran daerah tahun 2001, tahun 2002 (akhir), dan tahun 2003.

(2)       Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk kegiatan pembangunan/perluasan gedung kantor pemerintahan.

 

Bagian Keenam

Hasil Kegiatan

Pasal 10

Hasil dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun 2004.

BAB V

KRITERIA

Bagian Pertama

Kriteria Umum

Pasal 11

(1)         Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk Daerah-Daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata.

(2)         Kemampuan Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada selisih antara realisasi Penerimaan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah) tidak termasuk Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (fiskal netto) pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

(3)         Perhitungan Indeks Fiskal Netto suatu Daerah didasarkan pada pembagian antara kemampuan fiskal suatu Daerah dengan kemampuan fiskal seluruh Daerah.

(4)         Hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikalikan dengan jumlah seluruh Daerah.

(5)         Daerah yang memiliki Kemampuan Fiskal dibawah rata-rata adalah Daerah yang memiliki Indeks Fiskal Netto dibawah 1 (satu) .

Bagian Kedua

Kriteria Khusus

Pasal 12

Pengalokasian DAK memperhatikan Daerah-Daerah tertentu yang memiliki dan/atau berada di wilayah:

a.            Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);

b.            Kawasan Timur  Indonesia;

c.            Perbatasan, Daerah Pesisir dan Kepulauan, Daerah Paska Konflik, Daerah Hilir Aliran Sungai Rawan Banjir, dan Daerah Tertinggal/Terpencil.

 

Bagian Ketiga

Kriteria Teknis

Pasal 13

(1)         Kriteria Teknis kegiatan DAK untuk bidang pendidikan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, bidang kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, bidang infrastruktur jalan dan irigasi ditetapkan oleh Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, bidang kelautan dan perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan bidang prasarana pemerintahan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2)         Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

 

Pasal 14

Kriteria Teknis kegiatan bidang pendidikan mempertimbangkan:

a.            Jumlah ruang kelas SD/MI yang mengalami kerusakan berat;

b.            Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Pasal 15

Kriteria Teknis kegiatan bidang kesehatan mempertimbangkan:

a.            Human Poverty Index (Indeks kemiskinan masyarakat yang terdiri dari  persentase penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun, persentase penduduk tanpa jangkauan air bersih, persentase penduduk tanpa jangkauan fasilitas kesehatan, dan persentase balita kurang gizi);

b.            Jumlah Puskesmas (Perawatan dan Non Perawatan), Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling (Perairan dan Roda Empat);

c.            Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

 

Pasal 16

(1)         Kriteria Teknis kegiatan bidang infrastruktur meliputi :

a.Kriteria Teknis untuk prasarana jalan;

b.Kriteria Teknis untuk prasaran irigasi;

(2)         Kriteria Teknis untuk prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  a mempertimbangkan:

a.            Kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota (km);

b.            Pelayanan jalan terhadap wilayah (km2/km);

c.            Bobot beban lalu-lintas (smp/km);

d.            Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

(3)         Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mempertimbangkan:

a.      Rata-rata produksi padi sawah (ton/ha);

b.      Kerapatan Daerah irigasi terhadap wilayah (ha/km2);

c.         Kinerja Daerah Irigasi (ha);

d.      Luas Daerah Irigasi (ha);

e.      Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

 

Pasal 17

Kriteria Teknis kegiatan bidang kelautan dan perikanan mempertimbangkan:

a.      Luas Baku Usaha Budidaya (ha);

b.      Produksi Perikanan Budidaya (ton);

c.      Jumlah Balai Benih Ikan (unit);

d.      Produksi Perikanan Tangkap (ton);

e.      Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (unit);

f.        Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Pasal 18

Kriteria Teknis kegiatan bidang prasarana  pemerintahan mempertimbangkan kebutuhan minimum prasarana gedung kantor untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah Pemekaran Tahun 2001, Tahun 2002 (akhir), dan Tahun 2003.

Bagian Keempat

Besaran Alokasi

Pasal 19

Besaran alokasi DAK kepada Daerah dihitung berdasarkan penggabungan dari Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis serta perlakuan khusus untuk daerah-daerah tertentu.

 

BAB VI

PENETAPAN ALOKASI

Pasal 20

(1)         Rincian penetapan Daerah penerima dan besaran alokasi DAK untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

(2)         Penetapan alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota yang menerima DAK dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat dengan tembusan kepada Menteri Teknis, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Bappenas.

(3)         Berdasarkan penetapan alokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Alokasi Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi (SPA-DAK non DR) Tahun Anggaran 2004 dan selanjutnya dikirim kepada Kepala Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Anggaran.

(4)         Besaran alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

BAB VII

DANA PENDAMPING

Pasal 21

(1)         Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab Daerah dalam pelaksanaan program yang dibiayai DAK, Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai DAK yang diterimanya untuk membiayai kegiatan fisik.

(2)         Dana Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

(3)         Dalam hal Daerah tidak menganggarkan Dana Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),  pencairan DAK tidak dapat dilakukan.

(4)         Besaran Dana Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Definitif dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA)/Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)

(5)         Terhadap Daerah-Daerah yang tidak menyediakan Dana Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran melaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Direktur Jenderal Anggaran.

 

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 22

(1)         Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK, Menteri Teknis menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan  DAK sesuai dengan bidangnya masing-masing.

(2)         Dalam hal Menteri Teknis tidak menerbitkan petunjuk teknis DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka digunakan petunjuk teknis tahun yang lalu yang diterbitkan oleh Menteri Teknis yang bersangkutan.

(3)         Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) disampaikan oleh Menteri Teknis kepada:

a.      Menteri Keuangan

1)      c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

2)      c.q. Direktur Jenderal Anggaran;

3)      c. q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, dan

b.      Bupati/Walikota c.q. Kepala Dinas terkait.

 

Pasal 23

(1)         Berdasarkan pada penetapan alokasi DAK, Bupati/Walikota penerima DAK membuat  Rencana Definitif.

(2)         Rencana Definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rincian kegiatan yang akan dibiayai dari DAK sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 beserta rencana biaya yang bersumber dari DAK dan Dana Pendamping .

(3)         Bupati, dan Walikota menyampaikan Rencana Definitif kepada Menteri Keuangan c.q Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

(4)         Berdasarkan SPA-DAK non DR,  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran melakukan konfirmasi atas Rencana Definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(5)         Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menetapkan Daftar Alokasi DAK (DA-DAK) dan menyampaikannya beserta lampiran Rencana Definitif kepada:

a.      Bupati/Walikota penerima DAK;

b.      Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran;

c.      Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan

d.      Menteri Teknis yang bersangkutan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 24

(1)         Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK dapat dibentuk Tim Koordinasi pada masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang sifatnya fungsional.

(2)         Tim Koordinasi bertugas:

a.      mengkoordinasikan kegiatan DAK dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan;

b.      mengkoordinasikan kegiatan DAK agar terjadi sinkronisasi, sinergi, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan daerah lainnya; serta

c.      mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada masing-masing kegiatan DAK.

(3)         Masing-masing Bupati/Walikota daerah penerima alokasi DAK dapat menunjuk dan mengukuhkan pejabat daerah yang menangani koordinasi perencanaan pembangunan daerah sebagai koordinator Tim Koordinasi dengan anggota dari masing-masing dinas pelaksana DAK.

BAB X

PENYALURAN

Pasal 25

(1)         Atas dasar DA-DAK dan lampirannya, Bupati/Walikota penerima DAK menyusun DIPDA/DASK dan mengirimkan 1 (satu) eksemplar kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

(2)         DIPDA/DASK  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat proyek/kegiatan yang dibiayai dari DAK serta besaran DAK dan Dana Pendampingnya.

(3)         Dalam hal tidak terdapat kesesuaian antara DIPDA/DASK dan DA-DAK beserta lampirannya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran mengembalikan DIPDA/DASK dimaksud untuk direvisi disesuaikan dengan DA-DAK.

Pasal 26

(1)         Bupati/Walikota yang menerima DAK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk masing-masing kegiatan yang tercantum dalam DA-DAK kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat.

(2)         KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-LS) atas nama Bupati/Walikota yang dimasukkan ke dalam Kas Daerah.

 

Pasal 27

Ketentuan  lebih lanjut mengenai pencairan DAK diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

 

BAB XI

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Departemen Teknis melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di Daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

 

Pasal 29

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pengawasan Daerah.

 

Pasal 30

Daerah melalui Tim Koordinasi melakukan evaluasi manfaat terhadap pelaksanaan DAKyang melibatkan pihak terkait setempat.

 

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 31

(1)         Bupati/Walikota yang menerima DAK menyampaikan Laporan Triwulanan tentang pelaksanaan DAK kepada Menteri Teknis dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.

(2)         Menteri Teknis melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut  kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Bappenas setiap semester.

(3)         Menteri Teknis menyampaikan laporan penyelenggaraan dan evaluasi DAK kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas pada akhir tahun anggaran.

(4)         Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling sedikit meliputi gambaran dasar hukum, kebijakan umum Pemerintah Daerah, rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, uraian pelaksanaan hasil yang telah dicapai, dampak dari pelaksanaan kebijakan, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.

BAB XIII

Ketentuan Lain-lain

Pasal 32

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK meliputi:

 

1.      Biaya administrasi proyek;

2.      Biaya penyiapan proyek fisik;

3.      Biaya penelitian;

4.      Biaya pelatihan;

5.      Biaya perjalanan pegawai daerah; dan

6.      Lain-lain biaya umum sejenis.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2003

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  INDONESIA

 

t.t.d

 

 

BOEDIONO

View | Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.07/2003

Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum (Pedum) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2003

Dalam rangka alokasi dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Reboisasi TA 2003, Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.07/2002 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum (Pedum) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2003.

Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 860 /KMK.01/2006

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a.           bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

b.           bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, perlu menetapkan pelimpahan wewenang kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk �dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan Menteri Keuangan;

c.           bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf �a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah �(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
3. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan� Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.01/2004;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.
PERTAMA : Menetapkan pelimpahan wewenang kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
KEDUA : Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersangkutan dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan ini kepada Pejabat Eselon II yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.010/2004 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1.     Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

2.     Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3.     Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4.     Para Staf Ahli Menteri Keuangan;

5.     Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala/ Ketua Badan di lingkungan Departemen Keuangan;

6.     Para Kepala Biro, para Inspektur, para Sekretaris Direktorat �������Jenderal/ Badan, para Direktur, dan para Kepala Pusat di lingkungan Departemen Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal �7 November 2006

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

 

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto

NIP 060041107

View | KMK No. 860/KMK.01/2006

View | KMK No. 860/KMK.01/2006

View | Lampiran KMK No. 860/KMK.01/2006

Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  505 / KMK.02 / 2004

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN

DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI

TAHUN ANGGARAN 2005

Menimbang : a.      bahwa sesuai dengan hasil rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 mengenai DAK  Non  DR antara Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah diputuskan alokasi DAK Non DR ke Daerah;

b.  bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi.

Mengingat 1.      Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

3.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

4.      Undang-Undang Nomor  17 Tahun  2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.      Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.      Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);

8.      Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9.      Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      :    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2005

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.            Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di luar Dana Reboisasi yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus.

2.            Menteri Teknis adalah Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri  Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri.

3.             Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

4.            Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5.            Daftar Alokasi Dana Alokasi Khusus adalah dokumen anggaran yang menampung penyediaan alokasi DAK untuk masing-masing Daerah dan  berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi.

6.            Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7.            Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8.            Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

DAK merupakan bantuan kepada Daerah tertentuuntuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawabDaerah ke arah pemenuhan kebutuhan khusus.

Pasal 3

DAK dialokasikan untuk membantu Daerah membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian serta prasarana pemerintahan daerah.

BAB III

ALOKASI DAK

Pasal 4

(1)       Alokasi DAK untuk Tahun Anggaran 2005 ditetapkan sebesar Rp4.014.000.000.000,00 (empat triliun empat belas miliar rupiah).

(2)       Alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk :

a.      Bidang pendidikan sebesar Rp1.221.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar rupiah);

b.      Bidang kesehatan sebesar Rp620.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh miliar rupiah);

c.      Bidang infrastruktur sebesar Rp1.533.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar rupiah) dengan rincian :

1)      prasarana jalan sebesar Rp945.000.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima miliar rupiah);

2)      prasarana irigasi sebesar Rp384.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar lima ratus juta rupiah);

3)      prasarana air bersih sebesar Rp203.500.000.000,00 (dua ratus tiga miliar lima ratus juta rupiah)

d.      Bidang prasarana  pemerintahan daerah sebesar Rp148.000.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar rupiah).

e.      Bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp322.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar rupiah);

f.        Bidang pertanian sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah).

BAB IV

ARAH KEGIATAN

Bagian Pertama

Bidang Pendidikan

Pasal 5

(1)         DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) 9 (sembilan) tahun bagi masyarakat di Daerah.

(2)         DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI), termasuk pengadaan sarana meubelairnya.

Bagian Kedua

Bidang Kesehatan

Pasal 6

(1)         DAK bidang kesehatan dialokasikan untuk dapat meningkatkan mutu, daya jangkau, dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Daerah.

(2)         DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:

a.      peningkatan fisik Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas;

b.      peningkatan fisik Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan;

c.         rehabilitasi fisik dan/atau pengadaan Puskesmas Keliling Perairan, Puskesmas Terapung, serta Puskesmas Keliling Roda Empat beserta peralatannya;

d.      pembangunan/rehabilitasi gedung Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu)/ Pondok Bersalin Desa (Polindes) termasuk pengadaan peralatan kesehatannya;

e.      pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Petugas Puskesmas;

f.        pembangunan/rehabilitasi Rumah Dinas Dokter, Perawat, dan Bidan Puskesmas.

(3)         Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan prioritas di Daerah dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kesehatan yang diterimanya.

Bagian Ketiga

Bidang Infrastruktur

Pasal 7

(1)       DAK bidang infrastuktur dialokasikan untuk mempertahankan tingkat pelayanan transportasi, mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan, mempertahankan dan meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih perdesaan.

(2)       DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:

a.  prasarana jalan yaitu untuk kegiatan pemeliharaan jalan termasuk jembatan di Kabupaten/Kota yang menghubungkan antar kecamatan dan desa/kelurahan;

b.  prasarana irigasi yaitu untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi fungsional dan bangunan pelengkap di Kabupaten/Kota untuk menunjang produksi pertanian.

c.  prasarana air bersih yaitu untuk kegiatan rehabilitasi/fungsionalisasi sistem air bersih perdesaan yang ada, dan pembangunan sistem sarana air bersih sederhana perdesaan.

(3)         Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan prioritas di Daerah dengan memperhatikan alokasi DAK bidang infrastruktur yang diterimanya.

Bagian Keempat

Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 8

(1)         DAK bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan prasarana dasar di bidang perikanan khususnya dalam menunjang pengembangan perikanan tangkap dan budidaya di Daerah.

(2)         DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:

a.      penyediaan/rehabilitasi Prasarana Pendaratan Ikan;

b.      penyediaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya termasuk mendorong penyediaan benih;

c.      penyediaan sarana perikanan tangkap termasuk sarana penunjangnya;

d.      penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.

(3)         Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan prioritas di Daerah dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan yang diterimanya.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana Pemerintahan

Pasal 9

(1)       DAK bidang prasarana pemerintahan dialokasikan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai akibat dari pemekaran Daerah.

(2)       Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk pembangunan/perluasan gedung kantor pemerintahan Daerah.

Bagian Keenam

Bidang Pertanian

Pasal 10

(1)       DAK bidang pertanian dialokasikan untuk meningkatkan sarana/prasarana pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan agribisnis.

(2)       DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:

a.      pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan);

b.      penyediaan benih/bibit bermutu;

c.      prasarana untuk penangkar benih/pembibitan

d.      prasarana kelembagaan perbenihan/pembibitan

(3)         Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan prioritas di Daerah dengan memperhatikan alokasi DAK bidang pertanian yang diterimanya.

Pasal 11

Hasil dari kegiatan yang dibiayai dari DAK harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun 2005.

BAB V

KRITERIA

Bagian Pertama

Kriteria Umum

Pasal 12

(1)         Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk Daerah-Daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata.

(2)         Kemampuan Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada selisih antara realisasi Penerimaan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah) tidak termasuk Sisa Anggaran Lebih (SAL) dengan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (fiskal netto) pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

(3)         Perhitungan Indeks Fiskal Netto suatu Daerah didasarkan pada pembagian antara kemampuan fiskal suatu Daerah dengan kemampuan fiskal seluruh Daerah, kemudian dikalikan dengan jumlah seluruh Daerah.

(4)         Daerah yang memiliki Kemampuan Fiskal dibawah rata-rata adalah Daerah yang memiliki Indeks Fiskal Netto dibawah 1 (satu) .

Bagian Kedua

Kriteria Khusus

Pasal 13

Pengalokasian DAK memperhatikan Daerah-Daerah tertentu yang memiliki dan/atau berada di wilayah:

a.            Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang merupakan Daerah otonomi khusus;

b.            Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Daerah Pasca Konflik;

c.            Kawasan Timur  Indonesia, Pesisir dan Kepulauan, Perbatasan Darat, Tertinggal/Terpencil, Penampung Program Transmigrasi, Rawan Banjir dan Longsor.

Bagian Ketiga

Kriteria Teknis

Pasal 14

Kriteria Teknis kegiatan DAK untuk bidang pendidikan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, bidang kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih ditetapkan oleh Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, bidang kelautan dan perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang pertanian ditetapkan oleh Menteri Pertanian, dan bidang prasarana pemerintahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Kriteria Teknis kegiatan bidang pendidikan mempertimbangkan:

a.            Jumlah ruang kelas SD/MI yang mengalami kerusakan berat;

b.            Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Pasal 16

Kriteria Teknis kegiatan bidang kesehatan mempertimbangkan:

a.            Human Poverty Index (Indeks kemiskinan masyarakat yang terdiri dari  persentase penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun, persentase penduduk tanpa jangkauan air bersih, persentase penduduk tanpa jangkauan fasilitas kesehatan, dan persentase balita kurang gizi);

b.            Jumlah Puskesmas (Perawatan dan Non Perawatan), Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling (Perairan dan Roda Empat), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes);

c.            Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Pasal 17

(1)         Kriteria Teknis kegiatan bidang infrastruktur meliputi :

a.      Kriteria Teknis untuk prasarana jalan;

b.      Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi;

c.   Kriteria Teknis untuk prasarana air bersih.

(2)         Kriteria Teknis untuk prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  a mempertimbangkan:

a.      Kondisi mantap jalan Provinsi/Kabupaten/Kota (km);

b.      Pelayanan jalan terhadap wilayah (km2/km);

c.      Bobot beban lalu-lintas (smp/km);

d.      Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

(3)         Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mempertimbangkan:

a.      Kerapatan Daerah irigasi terhadap wilayah (ha/km2);

b.      Kinerja Daerah Irigasi (ha);

c.      Luas Daerah Irigasi fungsional (ha);

d.      Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

(4)         Kriteria Teknis untuk prasarana air bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c mempertimbangkan:

a.      Jumlah desa;

b.      Jumlah desa yang membutuhkan sarana air bersih;

c.      Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Pasal 18

Kriteria Teknis kegiatan bidang kelautan dan perikanan mempertimbangkan:

a.      Luas Baku Usaha Budidaya (ha);

b.      Produksi Perikanan Budidaya (ton);

c.      Jumlah Balai Benih Ikan (unit);

d.      Produksi Perikanan Tangkap (ton);

e.      Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (unit);

f.        Jumlah Nelayan/Pembudidaya Ikan (jiwa);

g.      Panjang Pantai (km);

h.      Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Pasal 19

Kriteria Teknis kegiatan bidang pertanian mempertimbangkan:

a.      Jumlah Alat dan Mesin Pertanian / alsintan (unit);

b.      Produksi Benih (ton);

c.      Jumlah Penangkar Benih/Bibit (kelompok);

d.      Jumlah Kelembagaan/Balai Perbenihan/Pembibitan (unit);

e.      Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Pasal 20

Kriteria Teknis kegiatan bidang prasarana  pemerintahan mempertimbangkan kebutuhan minimum prasarana gedung kantor untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai dampak Pemekaran Daerah.

Bagian Keempat

Perhitungan Alokasi

Pasal 21

(1)   Alokasi DAK kepada Daerah dihitung berdasarkan penggabungan dari Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis, serta memperhatikan Daerah-Daerah tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus.

(2)   Khusus untuk Bidang Prasarana Pemerintahan, pengalokasiannya tidak dilakukan berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), tetapi dibagi secara merata dengan imbangan yang berbeda untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai dampak pemekaran Daerah.

BAB VI

                      PENETAPAN ALOKASI

Pasal 22

(1)         Rincian penetapan Daerah penerima dan alokasi DAK untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

(2)         Penetapan alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah penerima DAK dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat dengan tembusan kepada Menteri Teknis, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Bappenas.

(3)         Berdasarkan penetapan alokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Pengesahan Alokasi Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi (SPA-DAK non DR) atau dokumen yang dipersamakan  Tahun Anggaran 2005 dan selanjutnya dikirim kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

(4)         Alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

BAB VII

DANA PENDAMPING

Pasal 23

(1)         Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab Daerah dalam pelaksanaan program yang dibiayai DAK, Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai DAK yang diterimanya untuk membiayai kegiatan fisik.

(2)         Dana Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

(3)         Dalam hal Daerah tidak menganggarkan Dana Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pencairan DAK tidak dapat dilakukan.

(4)         Dana Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Definitif dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA)/Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

(5)         Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaporkan Daerah-Daerah yang tidak menyediakan dana pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 24

(1)         Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK, Menteri Teknis menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan  DAK masing-masing bidang.

(2)         Dalam hal Menteri Teknis tidak menerbitkan petunjuk teknis DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka digunakan petunjuk teknis tahun yang lalu yang diterbitkan oleh Menteri Teknis yang bersangkutan.

(3)         Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) disampaikan oleh Menteri Teknis kepada:

a.   Menteri Keuangan

1) c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;

2) c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan;

3) c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

b.   Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas terkait.

Pasal 25

(1)         Berdasarkan penetapan alokasi DAK, Kepala Daerah penerima DAK membuat  Rencana Definitif.

(2)         Rencana Definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rincian kegiatan yang akan dibiayai dari DAK sesuai dengan arah kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 beserta rencana biaya yang bersumber dari DAK dan Dana Pendamping .

(3)         Kepala Daerah menyampaikan Rencana Definitif kepada Menteri Keuangan c.q Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.

(4)         Berdasarkan SPA-DAK non DR atau dokumen yang dipersamakan,  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan konfirmasi atas Rencana Definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan Kepala Daerah penerima DAK atau pejabat yang ditunjuk.

(5)         Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Daftar Alokasi DAK (DA-DAK) atau dokumen yang dipersamakan dengan dilampiri Rencana Definitif dan disampaikan kepada :

a.      Kepala Daerah penerima DAK;

b.      Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat

c.      Direktur Jenderal Perbendaharaan;

d.      Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan; dan

e.      Menteri Teknis yang bersangkutan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 26

(1)       Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK dapat dibentuk Tim Koordinasi pada masing-masing pemerintah Daerah yang sifatnya fungsional

(2)       Tim Koordinasi bertugas :

a.      mengkoordinasikan kegiatan DAK dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan;

b.      mengkoordinasikan kegiatan DAK agar terjadi sinkronisasi, sinergi, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan lainnya; serta

c.      mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada masing-masing kegiatan DAK.

(3)       Masing-masing Kepala Daerah penerima DAK dapat menunjuk dan mengukuhkan pejabat Daerah yang menangani koordinasi perencanaan pembangunan Daerah sebagai koordinator Tim Koordinasi dengan anggota dari masing-masing dinas pelaksana DAK.

BAB X

PENYALURAN

Pasal 27

(1)         Atas dasar DA-DAK atau dokumen yang dipersamakan dan lampirannya, Kepala Daerah penerima DAK menyusun DIPDA/DASK dan mengirimkan 1 (satu) eksemplar kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(2)         DIPDA/DASK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat kegiatan dan alokasi DAK serta Dana Pendampingnya.

(3)         Dalam hal tidak terdapat kesesuaian antara DIPDA/DASK dengan DA-DAK atau dokumen yang dipersamakan beserta lampirannya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembalikan DIPDA/DASK dimaksud untuk direvisi dan disesuaikan dengan DA-DAK.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran/pencairan DAK diatur dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Menteri Teknis melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di Daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 30

(1)   Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

(2)   Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penyimpangan dan/atau penyalahgunaan, BPK dan/atau aparat pengawas intern Pemerintah Daerah menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Daerah melalui Tim Koordinasi melakukan evaluasi terhadap manfaat pelaksanaan DAK yang melibatkan pihak terkait setempat.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 32

(1)         Kepala Daerah penerima DAK wajib menyampaikan Laporan Triwulanan tentang pelaksanaan DAK kepada Menteri Teknis dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(2)         Menteri Teknis melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK dan menyampaikan laopran hasil evaluasi tersebut  kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Bappenas setiap semester.

(3)         Menteri Teknis menyampaikan laporan penyelenggaraan dan evaluasi DAK kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas pada akhir tahun anggaran.

(4)         Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling sedikit meliputi gambaran dasar hukum, rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, uraian pelaksanaan, hasil yang telah dicapai, dampak dari pelaksanaan kebijakan, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.

Pasal 33

Kelalaian Kepala Daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan Menteri Keuangan dalam pengalokasian DAK Tahun Anggaran berikutnya.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK meliputi:

1.      Biaya administrasi proyek;

2.      Biaya penyiapan proyek fisik;

3.      Biaya penelitian;

4.      Biaya pelatihan;

5.      Biaya perjalanan pegawai Daerah; dan

6.      Lain-lain biaya umum sejenis.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal  19 Oktober 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  INDONESIA

ttd

BOEDIONO

View | Kepmen – 505 – KMK. 02 – 2004

View | Lampiran – DAK 2005

Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2004

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 275/KMK.06/2004

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER

DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penerapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran.2004;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan  Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repllblik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001. Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4337);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1982 tentang Kewajiban dlan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari hasil Operasi Pertamina Sendiri dlan Kontraktor Production Sharing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dlan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.O6/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 551/KMK.06/2002;
Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356 K/80/MEM/2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

(1) Jumlah dana bagian masing-masing Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Tahun Anggaran 2004 merupakan perkiraan.
(2) Perkiraaan jumlah dana bagian masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun berdasarkan asumsi yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356 K/80/MEM/2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2004.
(3) Perkiraan jumlah dana bagian masing-masing Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Tahun Anggaran .2004 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

(1) Jumlah dana bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Tahun Anggaran 2004 diperkirakan sebesar Rp. 1.621.593.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian :

a.   Bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 368.838.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

b.   Bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 1.252.755.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).

(2) Dalam dana bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk :

a.   Tambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebesar Rp. 1.005.659.000.000,00 (satu triliun lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :

1.   Tambahan penerimaan dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 289.797.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

2.  Tambahan penerimaan dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 715.862.000.000,00 (tujuh ratus lima betas miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah).

b.   Alokasi biaya pendidikan sebesar Rp. 184.779.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian:

1.   Bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 23.711.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sebelas juta rupiah);

2.   Bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 161.068.000.000,00(seratus enam puluh satu miliar enam puluh delapan juta rupiah).

(3) Jumlah alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berasal dari pemotongan bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masing-masing sebesar 30% (tigapuluh persen).
(4) Pendistribusian lebih lanjut tambahan penerimaan dan alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau nama lainnya diatur secara adil dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 3

Penetapan perkiraan dana bagian Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Tahun Anggaran 2004 untuk Provinsi Irian Jaya Barat akan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 4

(1) Penyaluran dana bagian Daerah dilakukan secara triwulanan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana bagian Daerah dari penerimaan negara yang berasaldari sumber daya alam di luar minyak bumi dan gas alam diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.-

BOEDIONO

View | Kepmen – 275 – KMK. 06-2004

View | Lampiran Kepmen – 275 – KMK. 06-2004