Review

Review Data Keuangan Daerah:

1. Tren Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 – 2011

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyediakan data keuangan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat, pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya. Dengan sudut pandang ini, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah secara secara berkala dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal.

2. Realisasi APBD 2011 sampai dengan Triwulan III

Penyusunan laporan triwulan ketiga APBD Provinsi/Kabupaten/kota Tahun 2011, dimaksudkan untuk memberikan informasi posisi keuangan daerah pada mulai dari Januari – September pelaksanaan APBD Tahun 2011.

3. Review Indikator Fiscal Health (Kerjasama DJPK , DSF dan LPEM-UI)

Belum ada satu indikator Fiscal Health yang baku yang diterapkan dibanyak negara. Dengan kata lain, masing-masing negara dimungkinkan menyusun indikator Fiscal Health sesuai kebutuhan. Melalui suatu pelatihan dari kerjasama DJPK, DSF dan LPEM-UI telah disusun indikator Fiscal Health dengan bahan referensi utama berupa Buku berjudul “Fiscal Health for Local Governments” karangan Belt Walter dkk (2003).

4. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah di daerahnya masing-masing. Ulasan ini mengevaluasi kesiapan daerah dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah. Masih minimnya kesadaran aparat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan SIKD merupakan kendala utama penerapan sistem ini, selain kurang memadainya infrastruktur dan kurang kompetennya SDM yang ada.

5. Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal (Subdit DKD, LPEM-UI, DSF, 2010)

Dalam beberapa tahun terakhir, ada indikasi bahwa sebagian besar dana perimbangan dibelanjakan pemerintah daerah untuk belanja pegawai. Sebaliknya, porsi yang dialokasikan untuk belanja modal cukup rendah. Kondisi tersebut menarik perhatian untuk diteliti karena salah satu tujuan desentralisasi adalah memperbaiki rendahnya penyerapan pada belanja modal. Penelitian ini merupakan analisa statistik sederhana yang menghubungkan antara dana perimbangan dengan belanja modal untuk menguji apakah dana perimbangan digunakan untuk belanja modal atau untuk belanja lainnya.

6. Pola Hubungan SiLPA dengan Pendapatan Daerah (Subdit DKD, LPEM-UI, DSF, 2010) J

ika pendapatan daerah yang merupakan akumulasi dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak dapat menutup belanja daerah maka tentu saja akan terjadi defisit.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya merupakan  sumber pembiayaan utama di saat terjadi defisit anggaran di daerah . Sebaliknya, ketika terjadi surplus maka kelebihan dana tersebut tentu akan disimpan dalam bentuk SiLPA, yang kecenderungan jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tulisan ini mereview keterkaitan antara penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dengan SiLPA yang merupakan penerimaan dari sisi pembiayaan.

7. Hubungan Belanja dengan PDRB (Subdit DKD, LPEM-UI, DSF, 2010)

Kewenangan daerah yang besar dalam mengelola keuangan daerah tentu memiliki dampak yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Semakin tingi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisis regresi terlihat bahwa pengaruh Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tidak begitu kuat (tidak signifikan) terhadap PDRB.
8. Sustainabilitas Keuangan Pemda (Studi Kasus Kab. Pamekasan dan Kota Surabaya), (Subdit DKD, LPEM-UI, DSF, 2010)

Tulisan ini mereview sustainabilitas keuangan Kab. Pamekasan dan Kota Surabaya dalam periode waktu tertentu. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan di daerah.

9. Fleksibilitas Keuangan Pemda (Studi Kasus Kab. Pamekasan dan Kota Surabaya), (Subdit DKD, LPEM-UI, DSF, 2010)

Dengan penerapan desentralisasi, Pemerintah Daerah memiliki fleksibilitas mengalokasikan Pendapatan untuk membiayai belanja di daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan kewenangannya. Tulisan ini menganalisis rasio fleksibiltas keuangan Kota Surabaya dan Kabupaten Pamekasan.

10. Ketergantungan Pemda terhadap Pemerintah Pusat Sebelum dan Setelah Desentralisasi (Subdit DKD, LPEM-UI, DSF, 2010)

Banyak ahli berpendapat bahwa daerah otonom akan menjalankan fungsinya secara efesien dan efektif apabila memiliki PAD yang cukup tinggi, sehingga dapat secara leluasa dan mandiri memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Disisi lain, sumber-sumber PAD tersebut secara umum masih relatif kecil sehingga keleluasaan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan hanya mengandalkan PAD menjadi sangat kecil dan terbatas.

Tulisan ini membahas, antara lain peranan PAD dalam pembiayaan belanja daerah. Apakah PAD dapat membiayai (paling tidak) gaji pegawai pemerintah daerah? Apakah ada perbedaan perilaku antar tingkat pemerintahan di Indonesia? Dan Bagaimana peranan dana transfer dalam pelaksanaan pembangunan di daerah?