PMK No.19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar DBH Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam APBN 2017

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Pasal 39 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 19/ PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dijelaskan bahwa penetapan alokasi kurang bayar DBH yang telah dianggarkan dalam APBN TA 2017 sebesar Rp856,9 miliar dengan rincian kurang bayar DBH Pajak sebesar Rp 555,5 miliar dan kurang bayar DBH SDA sebesar Rp301,4 miliar. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme penyaluran kurang bayar.

Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan ini, dapat dilaksanakan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sesuai dengan alokasi pagu yang telah dianggarkan dalam APBN TA 2017.                  

Tautan untuk mengunduh peraturan tersebut adalah sebagai berikut.

Download (PDF, 37.41MB)