Permintaan Data NPWP Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/MK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), daerah wajib menyampaikan rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya. Kewajiban menyampaikan rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya tersebut merupakan salah satu prasyarat penyaluran TKDD sebagaimana diamanatkan dalam PMK dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapan pemerintah daerah dapat memberikan data NPWP Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah masing-masing sebagaimana format terlampir.

Data NPWP Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa Bendahara Umum Daerah tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy selambat-lambatnya tanggal 6 Januari 2017.

Informasi selengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut.

Download (PDF, 564KB)