Diskusi Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Bersama Para Kepala Daerah

apkasicover

APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) menggelar diskusi mengenai topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu pengendalian transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2016. Kegiatan dilaksanakan di Ballroom Sekretariat APKASI di Sahid Sudirman Center pada Selasa, 27 September 2016. DJPK sangat menghargai inisiatif APKASI dalam menggelar diskusi ini karena merupakan momentum yang baik bagi pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Keuangan untuk berdialog dengan para kepala daerah mengenai isu yang sensitif.

Kepada para bupati yang hadir dalam acara tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan latar belakang serta perlunya kebijakan pengendalian TKDD. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, menjawab berbagai pertanyaan dari para bupati dalam sesi diskusi.

Pengendalian belanja negara adalah bagian dari upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kredibilitas APBN serta untuk meningkatkan fokus kepada pelayanan dan orientasi belanja yang responsif terhadap kebutuhan nyata. Penghematan TKDD dilakukan secara hati-hati dan selektif agar tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan pembangunan infrastuktur yang diperlukan untuk menstimulasi perekonomian daerah. Penghematan TKDD dilakukan melalui penundaan Dana Alokasi Umum (DAU), bukan pemotongan DAU. Untuk itulah, sebagian DAU yang ditunda pembayarannya akan disalurkan pada bulan Desember 2016 dan sebagian sisanya akan dianggarkan pada APBN 2017 dan disalurkan pada bulan Januari 2017.

Saat ini pemerintah telah menyiapkan rancangan Inpres tentang Langkah-Langkah Pengendalian TKDD dalam rangka Pengamanan APBN-P 2016, yang menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja dalam ABPD serta penghematan belanja dengan tetap menjaga prioritas untuk pelayanan dasar. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan rancangan PMK tentang Pemanfaatan Sementara Kas di Rekening Kas Umum Daerah yang Berasal dari Sisa TKDD yang Penggunaannya Sudah Ditentukan dengan memberikan diskresi kepada daerah untuk memanfaatkan sementara sisa dana TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Saat ini, semua negara mengalami tekanan fiskal, namun yang dihadapi Indonesia saat ini adalah dampak normal dari meningkatnya pelayanan negara kepada warganya, contohnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), dan pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian, akan ada sedikit tekanan keuangan yang hendaknya membuat kita berbenah dalam cara belanja. Dan ini adalah bagian dari revolusi fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara bersama-sama mendukung upaya pembenahan bersama ini untuk efisiensi belanja negara demi meningkatkan pelayanan kepada publik.

Momentum penghematan belanja negara ini memang tidak mengenakkan tetapi ini kesempatan kita merampingkan belanja pemerintah, agar porsi besar belanja pemerintah bisa difokuskan ke pelayanan. Saat ini metodologinya seperti yang dilakukan sekarang, tetapi kedepannya kita akan berbenah proses dan tata kelola belanja dan investasi publik. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah daerah perlu memfokuskan orientasi belanja, mengurangi belanja yang mengikat, dan mengalokasikan sumber daya secara fleksibel berdasarkan prioritas pembangunan.

Dalam menghadapi tahun anggaran 2017, daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah dan persiapan pelaksanaan APBD 2017 melalui tiga langkah. Pertama, segera menyusun APBD dan menetapkannya dalam perda secara tepat waktu. Kedua, segera melakukan tender proses pengadaan barang/jasa sebelum akhir tahun 2016 dan penandatanganan kontrak di awal 2017. Ketiga, segera memperbaiki perencanaan pengelolaan kas tahun 2017 untuk menghindari penumpukan penyerapan belanja pada akhir tahun.

Sesuai dengan program Nawacita poin ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan di daerah dengan terus meningkatkan porsi belanja TKDD. Pemerintah berkomitmen agar porsi anggaran TKDD lebih tinggi dari belanja kementerian/lembaga. Pada RAPBN 2017, TKDD direncanakan sebesar Rp760 triliun, sedangkan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp758,4 triliun.

Pada tahun anggaran 2017, DAU akan tetap dialokasikan naik dibandingkan tahun 2016, terutama untuk mengakomodasi pengalihan sebagian kewenangan kabupaten/kota ke provinsi. Sementara itu, DAU kabupaten/kota diupayakan agar tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di samping itu, alokasi DAU 2017 juga untuk menampung beban penundaan penyaluran sebagian DAU 2016 (on top dari alokasi DAU 2017).

Kebijakan penghematan TKDD ini memerlukan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah. Kolaborasi yang padu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan ini akan menjaga APBN-P 2016 ini tetap kredibel.

apkasicover apkasi03 apkasi02 apkasi01