Permintaan Pemutakhiran Data Jumlah dan Gaji Pengalihan PNSD

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengalihan kewenangan/urusan dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Data gaji PNSD terkait pengalihan tersebut sudah pernah diminta oleh DJPK pada saat kegiatan koordinasi regional pengumpulan data gaji PNSD semester I tahun 2016 pada bulan Juni-Juli 2016 dan Desember 2016. Namun demikian, data tersebut belum merupakan data terakhir karena proses pengalihan masih berlangsung.

Mengingat saat ini DJPK sedang mempersiapkan perhitungan alokasi DAU dalam APBN-P Tahun 2017, diharapkan pemerintah daerah dapat segera memutakhirkan data dimaksud sebagaimana formulir terlampir. Info lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut.

Download (PDF, 2.3MB)

Download (XLS, 3.82MB)

Penandatanganan Kontrak Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(Dari kiri ke kanan: Ibu Ria Sartika Azahari, Direktur EPIKD; Bapak Ubaidi Socheh Hamidi, Direktur PTNDP; Bapak Lisbon Sirait, Direktur PKKD; Bapak Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan; Bapak Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Perimbangan, serta Bapak Rukijo, Sesditjen PK)
(Dari kiri ke kanan: Ibu Ria Sartika Azahari, Direktur EPIKD; Bapak Ubaidi Socheh Hamidi, Direktur PTNDP; Bapak Lisbon Sirait, Direktur PKKD; Bapak Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan; Bapak Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Perimbangan, serta Bapak Rukijo, Sesditjen PK)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja seluruh pejabat dan pegawai (Kemenkeu-Two hingga Kemenkeu-Five) pada Selasa, 31 Januari 2017 bertempat di Aula Nagara Dana Rakca. Sebelumnya, telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja antara Menteri Keuangan dengan seluruh pejabat eselon I (Kemenkeu-Wide dan Kemenkeu-One) di lingkup Kementerian Keuangan pada 27 Januari 2017. Penandatanganan kontrak kinerja tersebut merupakan komitmen pejabat dan pegawai di lingkungan DJPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab untuk mencapai target kinerja.

Untuk tahun 2017 ini, DJPK memiliki 12 Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam 22 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat 12 IKU yang tidak mengalami perubahan, terdapat 4 IKU yang dihapus, terdapat tambahan 8 IKU baru, serta 2 IKU dilakukan rewording. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan IKU dengan road map transformasi kelembagaan DJPK, kebijakan baru yang diterapkan dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang optimal serta pengendalian mutu yang efektif, serta peningkatan SDM yang kompetitif melalui pelaksanaan program internship dan secondment.

Target capaian kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2017 ini lebih menantang dengan menaikkan beberapa nilai target capaian agar terpacu menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Salah satu target IKU yang ditingkatkan adalah Persentase Daerah yang Memiliki APBD yang Sehat. Target tahun sebelumnya adalah 75%. Untuk tahun ini, targetnya ditingkatkan menjadi 82,27%. Dengan meningkatnya target tersebut, DJPK diharapkan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan jumlah daerah yang mengelola keuangan daerahnya yang baik dan sehat.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai DJPK. Melalui Pakta Integritas tersebut, seluruh pegawai DJPK menyatakan janji bersama dan berkomitmen untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Seluruh insan DJPK diharapkan dapat menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkualitas, efektif, dan akuntabel. Optimisme, kerja keras, dan integritas mutlak diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Penyaluran Kembali Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan Tahun 2016, Pemerintah telah melakukan pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain dilaksanakan melalui kebijakan penundaan sebagian DAU, pada bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2016 untuk 169 daerah dengan jumlah Rp19,4 triliun. Kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016.

Informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada file pada tautan berikut.

Download (PDF, 1.07MB)

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik,  kiranya perlu diinformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dimohon untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik di bidang masing-masing.

 

Download (RAR, 58.08MB)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING JAFUNG ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Sehubungan dengan pelaksanaan penyesuaian/inpassing  Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung APKD), Kementerian Keuangan cq. DIrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembina Jafung AKPD perlu menginformasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Inpassing Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut dimohon kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan inpassing di lingkungan masing-masing.

Download (PDF, 1.87MB)

Permintaan Profile Pengelola Keuangan Daerah

Download (PDF, 588KB)

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Capacity Building pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 dan tahun 2018, dimohon bantuan kepada para pemerintah daerah untuk menyampaikan profile SDM pengelola keuangand daerah. Profile SDM tersebut diperlukan untuk menyusun desain capacity building yang lebih efektif dalam rangkat penyetaraan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah di seluruh Indonesia.

Informasi selengkapnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 588KB)