Penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahun 2016

Untuk menjaga akuntabilitas penyaluran, daerah yang belum menyampaikan laporan atau masih terdapat kekurangan laporan, tidak dilakukan penyaluran sampai dengan dipenuhinya persyaratan penyaluran dengan mempertimbangkan batas akhir penyaluran untuk masing-masing jenis DAK Nonfisik.

Saat ini DJPK sedang melakukan revisi PMK 187 Tahun 2016 yang salah satu pengaturannya mengamanatkan penyampaian laporan sebagai persyaratan penyaluran untuk seluruh DAK Nonfisik. Ketentuan laporan sebagai persyaratan penyaluran untuk seluruh DAK Nonfisik diharapkan dapat segera efektif dilaksanakan pada semester II – TA 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta mengingat adanya batasan waktu penyaluran maka diharapkan daerah dapat segera menyampaikan laporan penggunaan DAK Nonfisik kepada DJPK.

Informasi selengkapnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 4.22MB)

Petunjuk Pengembalian Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran (TA) 2011 menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online (SIMPONI)

Sebagaimana diketahui bahwa penyaluran Dana BOS TA 2011 dilakukan dari RKUN ke RKUD Kab/Kota. Dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan, terutama adanya keterlambatan dalam penyaluran dari RKUD Kab/Kota ke sekolah, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat sisa Dana BOS di RKUD. Namun demikian sisa Dana BOS dimaksud tidak dapat diperhitungkan dalam pengalokasian BOS tahun berikutnya karena mekanisme penyaluran BOS tahun 2012 mengalami perubahan menjadi dari RKUD provinsi langsung ke sekolah melalui hibah.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPKP melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana BOS tahun 2011 di RKUD Kab/Kota yang disampaikan melalui surat Nomor S-863/D4/02/2014 tanggal 19 November 2014 hal Hasil Monitoring Sisa Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011, dimana terdapat 461 daerah mempunyai sisa dana BOS TA 2011 dengan nilai sebesar Rp 287,26 miliar.

Pengaturan mengenai pengembalian atas sisa Dana BOS tahun 2011 tersebut diatur dalam pasal 111, pasal 112, dan pasal 114 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan tentang PMK 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dimana terhadap sisa Dana BOS TA 2011 wajib disetorkan kembali oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) paling lambat bulan April 2017.

Pengembalian atas sisa Dana BOS TA 2011 ke RKUN tersebut dilakukan dengan mekanisme penyetoran PNBP melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Selama ini banyak terdapat Pemda Kab/Kota yang berkunjung ke Ditjen Perimbangan Keuangan hanya untuk berkoordinasi terkait petunjuk atau tata cara pengembalian sisa Dana BOS tahun 2011 dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka memudahkan Pemda Kab/Kota memperoleh informasi terkait petunjuk atau tata cara pengembalian sisa Dana BOS tahun 2011, berikut dapat diunduh petunjuk dimaksud.

Download (PDF, 1.26MB)

Undangan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 dan Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah

Dengan ditetapkannya Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa perubahan (reformulasi) yang fundamental dalam kebijakan penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain penyempurnaan struktur, penyederhanaan klasifikasi, dan perluasan ruang lingkup, serta reformulasi dan penguatan kebijakan beberapa jenis Transfer ke Daerah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa guna mendukung percepatan pembangunan daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 dan Knowledge Sharing keberhasilan kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengundang para kepala daerah (daftar terlampir) untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan pada Kamis, 2 Maret 2017 di Jakarta.

Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 1.88MB)

Permintaan Pemutakhiran Data Jumlah dan Gaji Pengalihan PNSD

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengalihan kewenangan/urusan dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Data gaji PNSD terkait pengalihan tersebut sudah pernah diminta oleh DJPK pada saat kegiatan koordinasi regional pengumpulan data gaji PNSD semester I tahun 2016 pada bulan Juni-Juli 2016 dan Desember 2016. Namun demikian, data tersebut belum merupakan data terakhir karena proses pengalihan masih berlangsung.

Mengingat saat ini DJPK sedang mempersiapkan perhitungan alokasi DAU dalam APBN-P Tahun 2017, diharapkan pemerintah daerah dapat segera memutakhirkan data dimaksud sebagaimana formulir terlampir. Info lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut.

Download (PDF, 2.3MB)

Download (XLS, 3.83MB)

Penandatanganan Kontrak Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(Dari kiri ke kanan: Ibu Ria Sartika Azahari, Direktur EPIKD; Bapak Ubaidi Socheh Hamidi, Direktur PTNDP; Bapak Lisbon Sirait, Direktur PKKD; Bapak Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan; Bapak Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Perimbangan, serta Bapak Rukijo, Sesditjen PK)
(Dari kiri ke kanan: Ibu Ria Sartika Azahari, Direktur EPIKD; Bapak Ubaidi Socheh Hamidi, Direktur PTNDP; Bapak Lisbon Sirait, Direktur PKKD; Bapak Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan; Bapak Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Perimbangan, serta Bapak Rukijo, Sesditjen PK)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja seluruh pejabat dan pegawai (Kemenkeu-Two hingga Kemenkeu-Five) pada Selasa, 31 Januari 2017 bertempat di Aula Nagara Dana Rakca. Sebelumnya, telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja antara Menteri Keuangan dengan seluruh pejabat eselon I (Kemenkeu-Wide dan Kemenkeu-One) di lingkup Kementerian Keuangan pada 27 Januari 2017. Penandatanganan kontrak kinerja tersebut merupakan komitmen pejabat dan pegawai di lingkungan DJPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab untuk mencapai target kinerja.

Untuk tahun 2017 ini, DJPK memiliki 12 Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam 22 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat 12 IKU yang tidak mengalami perubahan, terdapat 4 IKU yang dihapus, terdapat tambahan 8 IKU baru, serta 2 IKU dilakukan rewording. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan IKU dengan road map transformasi kelembagaan DJPK, kebijakan baru yang diterapkan dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang optimal serta pengendalian mutu yang efektif, serta peningkatan SDM yang kompetitif melalui pelaksanaan program internship dan secondment.

Target capaian kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2017 ini lebih menantang dengan menaikkan beberapa nilai target capaian agar terpacu menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Salah satu target IKU yang ditingkatkan adalah Persentase Daerah yang Memiliki APBD yang Sehat. Target tahun sebelumnya adalah 75%. Untuk tahun ini, targetnya ditingkatkan menjadi 82,27%. Dengan meningkatnya target tersebut, DJPK diharapkan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan jumlah daerah yang mengelola keuangan daerahnya yang baik dan sehat.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai DJPK. Melalui Pakta Integritas tersebut, seluruh pegawai DJPK menyatakan janji bersama dan berkomitmen untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Seluruh insan DJPK diharapkan dapat menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkualitas, efektif, dan akuntabel. Optimisme, kerja keras, dan integritas mutlak diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Penyaluran Kembali Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan Tahun 2016, Pemerintah telah melakukan pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain dilaksanakan melalui kebijakan penundaan sebagian DAU, pada bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2016 untuk 169 daerah dengan jumlah Rp19,4 triliun. Kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016.

Informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada file pada tautan berikut.

Download (PDF, 1.07MB)