Penyaluran Kembali Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan Tahun 2016, Pemerintah telah melakukan pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain dilaksanakan melalui kebijakan penundaan sebagian DAU, pada bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2016 untuk 169 daerah dengan jumlah Rp19,4 triliun. Kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016.

Informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada file pada tautan berikut.

Download (PDF, 1.07MB)

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik,  kiranya perlu diinformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dimohon untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik di bidang masing-masing.

 

Download (RAR, 58.08MB)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING JAFUNG ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Sehubungan dengan pelaksanaan penyesuaian/inpassing  Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung APKD), Kementerian Keuangan cq. DIrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembina Jafung AKPD perlu menginformasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Inpassing Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut dimohon kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan inpassing di lingkungan masing-masing.

Download (PDF, 1.87MB)

Permintaan Profile Pengelola Keuangan Daerah

Download (PDF, 588KB)

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Capacity Building pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 dan tahun 2018, dimohon bantuan kepada para pemerintah daerah untuk menyampaikan profile SDM pengelola keuangand daerah. Profile SDM tersebut diperlukan untuk menyusun desain capacity building yang lebih efektif dalam rangkat penyetaraan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah di seluruh Indonesia.

Informasi selengkapnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 588KB)

Penyampaian APBD Tahun 2017

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan.

Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut, dapat dilihat melalui dokumen pada tautan berikut ini.

Download (PDF, 519KB)

PMK Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sehubungan dengan telah ditetapkanya PMK Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berikut disampaikan PMK dimaksud sebagaimana terlampir.

Download (PDF, 3.84MB)