Media Defis – Edisi XVIII 2017

Untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pengelolaan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat memberikan insentif fiskal dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) sejak tahun 2011. Pemerintah telah melakukan penguatan fungsi DID, antara lain berupa perbaikan kriteria kinerja, penambahan pagu DID, pemberian insentif nonfiskal berupa pemberian penghargaan Anugerah Dana Rakca, serta perluasan arah penggunaan. Kini penggunaan DID tidak lagi terikat pada fungsi-fungsi tertentu untuk memudahkan penggunaan dana serta semakin memotivasi daerah untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik.

Tren daerah penerima DID terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dengan menggunakan metode pertama, daerah penerima DID meningkat dari 61 daerah menjadi 99 daerah. Selanjutnya pada tahun 2016, dengan adanya perbaikan mekanisme penilaian dan peningkatan alokasi DID, pemerintah daerah yang menerima DID terus mengalami peningkatan dari 271 daerah di tahun 2016 dan 317 daerah di tahun 2017. Kebijakan pemberian DID untuk tahun 2018 disempurnakan untuk memperkuat instrumen insentif dalam sistem transfer ke daerah, sekaligus agar lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah. Penyempurnaan dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja yang lebih memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya serta dapat dengan mudah dikontrol dan dievaluasi dengan menggunakan kriteria utama dan kriteria kinerja. Penggunaan kriteria utama dalam DID 2018 bertujuan sebagai kunci masuk suatu daerah untuk dinilai lebih lanjut dalam kriteria kinerja, sehingga daerah yang tidak memenuhi persyaratan kriteria utama, otomatis daerah tersebut tidak memperoleh DID. Kriteria Utama ini terdiri atas Opini BPK atas LKPD dan Penetapan Perda tepat waktu serta penggunaan e-government yang berupa e-procurement.
Selanjutnya, kriteria kinerja juga disempurnakan menjadi empat kategori kinerja. Kategori pertama adalah kategori input, yaitu kategori pengelolaan keuangan yang dinilai berdasarkan kesehatan fiskal dan pengelolaan APBD. Kategori kedua adalah proses, yaitu kategori pelayanan pemerintahan umum, yang dinilai berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, inovasi pelayanan publik dan kemudahan investasi. Kategori ketiga adalah kategori output, yaitu kinerja pelayanan dasar publik, yang dinilai berdasarkan pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan dan pelayanan dasar publik bidang infrastruktur. Kategori terakhir adalah kesejahteraan, yang dinilai berdasarkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan skema DID yang baru tersebut, daerah diharapkan lebih meningkatkan daya saing sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing untuk mendapatkan insentif berdasarkan masing-masing kategori. Untuk daerah yang memiliki kinerja yang baik di semua kategori, akan memiliki kesempatan untuk memperoleh Anugerah Dana Rakca. Perbaikan mekanisme pemberian DID di Indonesia diharapkan dapat lebih mendorong daerah untuk berkompetisi dalam meningkatkan kinerja masing-masing, sekaligus meningkatkan pencapaian atas target output dan outcome yang sudah ditetapkan. Untuk peningkatan perbaikan ke depan, skema pemberian insentif tersebut perlu didesain kembali untuk tidak hanya berdasarkan output dan outcome yang dihasilkan, melainkan juga memperhatikan substansial efisiensi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian kinerjanya.

Dalam edisi ini redaksi menampilkan keberhasilan Kabupaten Badung dan Kota Depok dalam meraih peringkat pertama Anugerah Dana Rakca, masing-masing untuk kategori kabupaten dan kota.

Media Defis – Edisi XVII 2017

Salah satu Nawacita Presiden Jokowi menyebutkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Program ini menjadi penanda bahwa pemerintah begitu concern terhadap pembangunan di daerah. Pembangunan infrastruktur dijalankan secara masif di berbagai tempat. Desa mendapatkan perhatian dan juga pendanaan yang lebih optimal sebagai modal dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Dalam APBN tahun 2017, belanja transfer ke daerah dan Dana Desa jumlahnya melampaui belanja Kementerian/Lembaga. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah berupaya untuk memberdayakan para apatur di daerah dalam mengelola keuangannya.

Akhir-akhir ini Dana Desa manjadi salah satu topik yang sering dibahas di ruang publik. Jumlahnya yang besar dan cakupannya yang begitu luas hingga ke seluruh penjuru nusantara membuat Dana Desa menarik dan aktual untuk didiskusikan.
Memasuki tahun ketiga implementasi Dana Desa, telah banyak capaian dan keberhasilan dari berbagai daerah di Indonesia. Media Defis edisi ini akan menampilkan beberapa contoh desa yang mampu menjadi role model bagi desa lain dalam mengelola Dana Desa.

Kisah sukses itu datang antara lain dari Gampong Blang Krueng di Kabupaten Aceh Besar, Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, dan Desa Lingsar di Kabupaten Lombok Barat. Beragam prestasi dicapai oleh desa-desa tersebut. Masyarakat setempat merasakan langsung manfaatnya.

Pada tahun 2017 ini, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Bimbingan Teknis Keuangan Daerah dan Diseminasi Dana Desa di Jawa Tengah

Pada tanggal 11 April 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Eksekutif Keuangan Daerah dengan topik utama “Strategi Penguatan Perpajakan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal”. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menjelaskan bahwa Bimbingan Teknis Eksekutif Pengelolaan Keuangan Daerah ini berfokus pada pembahasan aspek peningkatan kapasitas fiskal/kemampuan keuangan daerah, atau aspek revenue assigment. Dalam melaksanakan penugasan pada aspek penerimaan (revenue assignment) tersebut, pemerintah daerah dapat memperkuat perpajakan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sendiri untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Selain acara Bimbingan Teknis Eksekutif Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga mengadakan acara Diseminasi Dana Desa di beberapa lokasi di Jawa Tengah antara lain Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora. Dalam acara diseminasi ini turut dipamerkan pula inovasi-inovasi dari masing-masing BUMDes. Inovasi tersebut antara lain alat panen garam rakyat, mesin pencacah plastik, pupuk cair, pengelolaan sampah rumah tangga, serta lukisan yang terbuat dari pelapah pisang.

Foto Dokumentasi :
A. Bimbingan Teknis Keuangan Daerah di Kota Semarang
002
“Keynote speech mengenai Strategi Penguatan Perpajakan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.”

003
“Sharing session oleh Wakil Walikota Semarang.”

B. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Kendal
004
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meninjau BUMDes yang membuka stand-stand di acara ini, salah satunya BUMDes yang mengolah kopi khas Kendal.”

005
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama para Kepala Desa di Kabupaten Kendal melakukan foto bersama.”

006
“Antusiasme peserta Diseminasi Dana Desa yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Kendal.”

C. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Demak
007
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Demak.”

008
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meninjau stand-stand BUMDes, salah satu produksi BUMDes yang dipamerkan adalah lukisan yang terbuat dari pelapah pisang.”

009
“Ada juga mesin pencacah plastik dari BUMDes Desa Kedondong Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang merupakan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik.”

010
“Mesin pencacah plastik menghasilkan cacahan plastik yang siap untuk didaur ulang.”

D. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Pati

011
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencoba alat panen garam rakyat yang merupakan inovasi dari BUMDes Mitra Payang Mandiri, Desa Payang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.”

012
“Selain membuat alat panem garam rakyat, BUMDes tersebut juga membuat pupuk cair serta melakukan pengelolaan sampah rumah tangga.”

013
“Para wartawan dari Kabupaten Pati yang antusias meliput Diseminasi Dana Desa.”

E. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Rembang

014
“Acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Rembang dibuka dengan tarian tradisional oleh para penari muda berbakat.”

015
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan gambaran mengenai Program Padat Karya Tunai terkait kebijakan Dana Desa ke depannya.”

016
“Peserta diseminasi begitu antusias mengikuti kegiatan Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Rembang ini.”

F. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora

017
“Acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora yang berlokasi di Pendopo Kantor Bupati Blora.”

018
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora.”

4 Inovasi Kebijakan Dana Desa di Tahun 2018

Simalungun, 25/04/2018 – Dirjen Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan empat langkah terobosan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa di tahun 2018.

Pertama, mereformulasi pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
Kedua, memfokuskan penggunaan Dana Desa. Kepala Desa diminta untuk fokus pada maksimal 5 kegiatan untuk menjaga efektivitas kegiatan yang didanai oleh Dana Desa.
Ketiga, merubah cara melaksanakan Dana Desa dengan skema Padat Karya Tunai. Artinya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus sebanyak mungkin melibatkan tenaga kerja setempat dengan sistem pembayaran upah secara tunai harian atau mingguan.
Terakhir, memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa dari semula 2 tahap menjadi 3 tahap, dimana penyaluran tahap I dapat dilakukan sejak bulan Januari jika seluruh persyaratannya terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Diseminasi Dana Desa pada hari Rabu, 25 April 2018 di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
Diseminasi dengan tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” tersebut diikuti oleh bupati, camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Simalungun.

Foto Dokumentasi :

“Tarian adat mengawali acara diseminasi di Kabupaten Simalungun.”

“seluruh peserta dan narasumber menyanyikan lagu Indonesia Raya.”
“Seluruh peserta dan narasumber menyanyikan lagu Indonesia Raya.”


“Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Bapak Lisbon Sirait, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi kali ini.”

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi.”
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi.”

“Peserta diseminasi merupakan camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Simalungun”
“Peserta diseminasi merupakan camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Simalungun”

“Penyerahan kenang-kenangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.
“Penyerahan kenang-kenangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.”

Menkeu Himbau Kepala Desa Optimalkan Dana Desa

Tidore, 8 Maret 2018 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghimbau agar Dana Desa digunakan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

“Dana Desa ini harus digunakan dengan fokus sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terlalu banyak aktivitas, misalnya dana difokuskan untuk membangun infrastruktur desa,” ujarnya dalam acara Diseminasi Dana Desa di Kantor Walikota Tidore Kepulauan.

Acara bertema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hatari, Plt. Gubernur Maluku Utara, Walikota Tidore Kepulauan, jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan serta para kepala desa se-Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Diseminasi ini merupakan upaya Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa sehingga kebijakan Dana Desa dapat semakin memajukan perekonomian desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo turut mendampingi wanita nomor satu di Kementerian Keuangan tersebut dalam sesi pemaparan dan tanya jawab seputar pelaksanaan Dana Desa.

Selepas acara, Menkeu menyempatkan diri mengunjungi stand-stand yang memamerkan kerajinan tangan, makanan ringan maupun barang lainnya yang diproduksi oleh BUMDes setempat.

Sebuah sejarah baru tercetak pada hari itu. Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia, ini adalah pertama kalinya seorang menteri keuangan menginjakkan kaki di Provinsi Maluku Utara.

Foto Dokumentasi :

a

“Menteri Keuangan dan rombongan tiba di Tidore Kepulauan dengan menggunakan kapal patroli DJBC.”

b

“Menteri Keuangan menghadiri Diseminasi Dana Desa didampingi oleh Dirjen Perimbangan Keuangan.”

c

“Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi di Tidore Kepulauan.”

d

“Peserta diseminasi kali ini terdiri dari kepala desa se-Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai.”

Q

“Menteri Keuangan memberikan arahan kepada para kepala desa agar mengelola Dana Desa secara optimal.”

g

 “Sesi tanya jawab dengan peserta diseminasi.”

h

“Sesi foto peserta diseminasi dan Menteri Keuangan.”

i

“Menteri Keuangan mengunjungi salah satu stand yang memamerkan barang-barang produksi lokal.”

Dirjen Perimbangan Keuangan Arahkan Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Padat Karya Jawa Barat, 29 Maret 2018

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang ditujukan untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Kebijakan Dana Desa merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan Cita ke-3 dari Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tak ayal, ketepatan waktu penyaluran dan efektivitas penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan menjadi kunci penting agar cita-cita tersebut dapat terwujud.

Dalam rangka mensosialisasikan hal-hal terkait penganggaran, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa, DJPK mengadakan kegiatan diseminasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang pada hari Kamis, 29 Maret 2018.

Acara yang mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” tersebut diikuti oleh bupati, camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di masing-masing kabupaten yang menjadi lokasi diseminasi tersebut.

Dalam kedua acara tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Bapak Boediarso Teguh Widodo menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi.

Direktur Jenderal menyampaikan bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa, pemerintah telah mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa, yang semula dua tahap menjadi tiga tahap, yang memungkinkan penyaluran dilakukan sejak bulan Januari (awal tahun).

Selain itu, guna meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan, Direktur Jenderal menghimbau agar penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan yang sifatnya padat karya atau menyerap banyak tenaga kerja, dengan mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

 

 

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Purwakarta

foto

2

taribenderadirjeng

Kabupaten Karawang

krw1qehs

 

Diseminasi Dana Desa Diharapkan Menjadi Wawasan Baru Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten OKI

pameran 2Ogan Komering Ilir, 2 Maret 2018

 

Diseminasi Dana Desa bertemakan “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” yang digelar di Aula Kantor Bupati Ogan Komering Ilir disambut dengan antusias oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dengan adanya diseminasi ini, para kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir diharapkan dapat memperkaya informasi mengenai pengelolaan Dana Desa dan mekanisme cash for work.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa memasuki tahun keempat pelaksanaan Dana Desa, saat ini desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Hasil nyata dari pelaksanaan Dana Desa dalam periode 2015 hingga 2017 antara lain terbangunnya 199.100 kilometer jalan desa, 1.599 kilometer jembatan, 325.599 unit sambungan air bersih, 4.656 unit embung desa, 48.271 unit posyandu, 19.794 unit pasar desa, 43.723 unit PAUD desa, 342.407 unit sumur dan MCK, 299.345 unit drainase dan irigasi.

Bapak Boediarso juga menyampaikan bahwa program Padat Karya Tunai dapat berjalan secara optimal jika pembangunan di desa diarahkan untuk bidang-bidang seperti pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi (termasuk di kawasan hutan), pelaksanaan kegiatan yang produktif seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan hasil produksi pertanian, serta pengelolaan usaha jasa dan industri kecil. Pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, serta penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan untuk anak juga turut mengoptimalkan program Padat Karya Tunai.

Stand-stand pameran produksi lokal masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir pun turut meramaikan acara tersebut. Produksi lokal tersebut meliputi jamur tiram, tas dan kotak tisu yang terbuat dari anyaman bambu, serta kreasi karangan bunga.

 

 

 

Foto Dokumentasi :

peserta diseminasi

 “Peserta diseminasi melakukan registrasi sebelum acara dimulai.”

Penyambutan Tarian

“Penyambutan dengan tarian daerah yang diperagakan oleh penari berbakat dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.”

antusiasme peserta

 “Antusiasme peserta diseminasi mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai cash for work.”

pameran 1

pameran 2

“Pameran produksi lokal masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.”