PMK 50/PMK.07/2017 tentang PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

PMK 50/PMK.07/2017 merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang sebelumnya merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD. Adanya beberapa kali revisi atas kebijakan TKDD tersebut perlu dilakukan guna memperbaiki beberapa ketentuan mengenai pengelolaan TKDD, terutama sisi pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, serta efektivitas penggunaan TKDD.

Download (PDF, 73.85MB)

Bimbingan Teknis dan Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2016

Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2016, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran TKDD. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan secara bertahap mulai hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 5 April 2017 di Aula Nagara Dana Rakca, Gd Radius Prawiro Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat (sesuai dengan undangan masing-masing).

Kepada seluruh undangan diharapkan untuk dapat melakukan konfirmasi kehadiran dengan mengirimkan Formulir Registrasi yang telah diisi melalui faksimili, email  atau melalui tautan https://goo.gl/forms/Js8TwwDUJb4YeXpI3 yang tertera pada formulir paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan kegiatan.

 

 

 

Download (PDF, 1.22MB)

Download (PDF, 1.15MB)

Download (PDF, 1.19MB)

Download (PDF, 1.22MB)

Download (PDF, 1.15MB)

Download (PDF, 1.18MB)

UNDANGAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD) TA 2017 – MAKASSAR

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa guna mendukung percepatan pembangunan daerah , Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai perkembangan terbaru kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 dan Knowledge Sharing keberhasilan daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi daerah. Acara tersebut akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 di Hotel Grand Clarion Convention and Hotel, Makassar-Sulawesi Selatan.

Penyelenggaraan kegiatan dimaksud mengundang 157 (seratus lima puluh tujuh) kepala daerah seperti yang terlampir dalam undangan. Kepada seluruh undangan diharapkan untuk dapat melakukan konfirmasi kehadiran dengan mengirimkan Formulir Registrasi yang telah diisi melalui faksimili  atau email  yang tertera pada formulir paling lambat hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 pukul 15.00.

Download (PDF, 1.67MB)

UNDANGAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD) TA 2017

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa guna mendukung percepatan pembangunan daerah , Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai perkembangan terbaru kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 dan Knowledge Sharing keberhasilan daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi daerah. Acara tersebut akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta.

Penyelenggaraan kegiatan dimaksud mengundang 180 (seratus delapan puluh) kepala daerah seperti yang terlampir dalam undangan. Kepada seluruh undangan diharapkan untuk dapat melakukan konfirmasi kehadiran dengan mengirimkan Formulir Registrasi yang telah diisi melalui faksimili  atau email  yang tertera pada formulir paling lambat hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017.

 

Download (PDF, 1.67MB)

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik,  kiranya perlu diinformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dimohon untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik di bidang masing-masing.

 

Download (RAR, 58.08MB)

Dirjen Perimbangan Keuangan: Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih besar daripada Belanja Kementerian/Lembaga

Foto3

 

Jakarta, 12/01/2016 DJPK – Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 di Aula Mezanin Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan telah dilangsungkan kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan dengan tema Evaluasi 2016 dan Rencana 2017 “Menyambut Tahun 2017: Prospek dan Tantangan 2017”. Acara yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto dengan menampilkan pembicara utama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Pada acara tersebut Menteri Keuangan menegaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, peran anggaran negara sangat krusial. Oleh karena itu kemampuan Kementerian Keuangan dalam mendesain APBN yang mendorong pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan. Selain itu Menteri Keuangan juga berharap pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat menjawab tantangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. “Manusia adalah the most important asset!” ujar Menkeu.

Selain Menkeu, dalam kesempatan tersebut juga menampilkan pembicara antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Sebagai pembicara terakhir, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan materi mengenai Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa: “Evaluasi APBN-P 2016 dan Tantangan Pelaksanaan APBN 2017”.

Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa desentralisasi fiskal sebagai bagian dari desentralisasi digunakan untuk memformulasikan kembali struktur hubungan keuangan intra pemerintahan (Pusat dan daerah) untuk peningkatan efisiensi & efektivitas alokasi dan pemanfaatan sumber daya.

Selain itu  Dirjen Perimbangan Keuangan juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2016, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditetapkan lebih besar daripada anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Di tahun 2016, TKDD yang ditetapkan dalam UU APBN sebesar Rp776,3 triliun sementara Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp767,8 triliun. Dalam APBN tahun 2017, TKDD ditetapkan sebesar Rp764,9 triliun sementara Belanja Kementerian/Lembaga ditetapkan sebesar Rp763,6 triliun. Naiknya anggaran TKDD ini bertujuan untuk mewujudkan Nawacita ke-3 yang dicanangkan oleh Presiden RI, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Perimbangan Keuangan mengajak seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mulai dari proses penganggaran hingga monitoring khususnya dengan Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.