Media Defis – Edisi XVI 2017

Ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain saling terkait. Satu sisi dengan sisi lainnya saling melengkapi. Desentralisasi fiskal memposisikan pusat dan daerah sama pentingnya. Masing-masing punya kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan. Peningkatan jumlah Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2017 sebagai instrumen desentralisasi fiskal merupakan bukti kesungguhan pemerintah pusat. Namun demikian kebijakan ini tak akan berarti apa-apa bila tidak disertai kesungguhan dan peran aktif seluruh pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keputusan pemerintah pusat melaksanakan kebijakan desentralisasi dengan menyalurkan anggaran untuk pemerintah daerah dalam jumlah besar, merupakan langkah strategis untuk mendelegasikan wewenang kepada daerah yang secara riil memang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat membutuhkan respon yang cepat, membutuhkan kehadiran negara dalam hal ini pemerintah untuk memberikan solusi berbagai permasalahan di daerah. Problem solving dan pendampingan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja melainkan perlu partisipasi aktif dari seluruh pemerintah daerah.

Pergerakan untuk move on beranjak dari sebuah tempat yang statis dan birokrasi yang kurang dinamis menjadi birokrasi yang lebih melayani ada di tangan pemerintah daerah. Desentralisasi sesungguhnya tidak berhenti pada pengalihan wewenang, tetapi sudah harus ditindaklanjuti oleh keberanian pemerintah
daerah melakukan berbagai terobosan untuk memajukan daerahnya. Fungsi pemerintah pusat adalah untuk memberikan guidelines dan selebihnya peranan untuk memajukan daerah akan lebih dominan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Media Defis edisi kali ini menyajikan liputan mengenai bagaimana desentralisasi direspon dengan baik di daerah. Ada kupas tuntas mengenai e-government ala Surabaya dan Banyuwangi maupun kisah sukses dari Bone Bolango dan Makassar. Dari jantung ibukota negara, update terbaru dari proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mencoba membuka cakrawala bahwa pemerintah daerah sesungguhnya mempunyai kapasitas untuk berperan lebih besar dalam desentralisasi. Cerita terkait desentralisasi di India juga dituangkan di edisi kali ini untuk menambah khazanah dan pembelajaran kita semua. Selain itu berbagai feature menarik khas Media Defis juga sayang apabila dilewatkan begitu saja.

Sisi-sisi desentralisasi sesungguhnya amatlah luas apabila digali. Segala sesuatu yang ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan. Kreativitas daerah sangat ditunggu untuk memberikan kontribusi positif dalam desentralisasi fiskal. Tentu dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang ada.

Desentralisasi terus melangkah untuk membenahi segala kekurangannya menjadi lebih baik, dan apa yang sudah baik menjadi semakin baik. Pekerjaan rumah untuk mengejar ketertinggalan di berbagai bidang memang bukan perkara mudah. Berlari saja terkadang tak lagi cukup untuk mengejar ketertinggalan itu. Namun demikian desentralisasi senantiasa menyimpan potensi. Kini tinggal bagaimana pusat dan daerah melakukan sinergi, saling mengisi dan terus menyempurnakan desentralisasi dari berbagai sisi.

E-Magazine Media Defis Edisi XVI dapat diunduh melalui tautan berikut.

Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Sesuai dengan amanat Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 maka dapat kita ketahui salah satu strategi pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah terkait dengan Reformasi tentang Tata Kelola Minyak Bumi dan Gas Bumi secara Efektif dan Efisien dalam rangka membangun industri minyak dan gas nasional yang kuat dan dan berorientasi kedaulatan energi nasional. Salah satu aksi yang terkait dengan Kementerian Keuangan c.q DJPK untuk mewujudkan strategi nasional di atas adalah aksi tentang “Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif”. Peran DJPK terkait aksi transparansi yang dimaksud telah ditetapkan dalam lampiran Inpres No. 10 Tahun 2016 dengan ukuran keberhasilan berupa Terpublikasinya Buku Manual Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) di website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

DBH SDA sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang pengalokasiannya didasarkan pada realisasi PNBP dan dibagihasilkan dengan persentase tertentu ke daerah penghasil, provinsi, dan kabupaten/kota sekitarnya yang mungkin terkena dampak eksternalitas dari proses usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi, mineral dan batu bara, panas bumi, kehutanan dan perikanan. Dalam rangka mewujudkan output untuk mendukung transparansi yang dimaksud maka DJPK menyusun Buku Pegangan Pengalokasian DBH SDA yang didasarkan pada proses bisnis dan peraturan perundang-undangan yang ada selama ini serta disertai contoh atau ilustrasi atas simulasi penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil SDA yang dikemas dengan sedemikian rupa agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Semoga buku pegangan pengalokasian DBH SDA ini bermanfaat bagi para stakeholders terkait.

Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 2.12MB)