Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik,  kiranya perlu diinformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dimohon untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik di bidang masing-masing.

 

Download (RAR, 58.08MB)

Dirjen Perimbangan Keuangan: Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih besar daripada Belanja Kementerian/Lembaga

Foto3

 

Jakarta, 12/01/2016 DJPK – Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 di Aula Mezanin Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan telah dilangsungkan kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan dengan tema Evaluasi 2016 dan Rencana 2017 “Menyambut Tahun 2017: Prospek dan Tantangan 2017”. Acara yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto dengan menampilkan pembicara utama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Pada acara tersebut Menteri Keuangan menegaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, peran anggaran negara sangat krusial. Oleh karena itu kemampuan Kementerian Keuangan dalam mendesain APBN yang mendorong pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan. Selain itu Menteri Keuangan juga berharap pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat menjawab tantangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. “Manusia adalah the most important asset!” ujar Menkeu.

Selain Menkeu, dalam kesempatan tersebut juga menampilkan pembicara antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Sebagai pembicara terakhir, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan materi mengenai Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa: “Evaluasi APBN-P 2016 dan Tantangan Pelaksanaan APBN 2017”.

Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa desentralisasi fiskal sebagai bagian dari desentralisasi digunakan untuk memformulasikan kembali struktur hubungan keuangan intra pemerintahan (Pusat dan daerah) untuk peningkatan efisiensi & efektivitas alokasi dan pemanfaatan sumber daya.

Selain itu  Dirjen Perimbangan Keuangan juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2016, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditetapkan lebih besar daripada anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Di tahun 2016, TKDD yang ditetapkan dalam UU APBN sebesar Rp776,3 triliun sementara Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp767,8 triliun. Dalam APBN tahun 2017, TKDD ditetapkan sebesar Rp764,9 triliun sementara Belanja Kementerian/Lembaga ditetapkan sebesar Rp763,6 triliun. Naiknya anggaran TKDD ini bertujuan untuk mewujudkan Nawacita ke-3 yang dicanangkan oleh Presiden RI, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Perimbangan Keuangan mengajak seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mulai dari proses penganggaran hingga monitoring khususnya dengan Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.

PMK Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sehubungan dengan telah ditetapkanya PMK Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berikut disampaikan PMK dimaksud sebagaimana terlampir.

Download (PDF, 3.84MB)

 

 

Ralat Undangan Acara Anugerah Dana Rakca 2016 dan Konferensi Nasional Pengelolaan Keuangan dan Pendanaan Pembangunan Daerah dan Desa

Pelaksanaan kegiatan “Anugerah Dana Rakca 2016 dan Konferensi Nasional Pengelolaan Keuangan dan Pendanaan Pembangunan Daerah dan Desa” yang semula dilaksanakan pada Rabu, 7 Desember 2016 pada pukul 11.00 WIB diubah menjadi pukul 10.00 WIB.

Informasi lebih lanjut dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Download (PDF, 637KB)

Download (PDF, 647KB)

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

bnpb04

Pada Kamis, 24 November 2016 telah dilaksanakan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana antara pemerintah pusat dengan 93 pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Acara yang digelar di Auditorium Graha BNPB, Jakarta itu, dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei. Para kepala daerah yang mendapatkan hibah juga turut hadir dalam acara tersebut.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan salah satu kegiatan yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Keseriusan tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui pemberian hibah kepada pemerintah daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana seperti yang ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomr 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016. Terkait hal tersebut, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp750 miliar dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah daerah terutama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemerintah daerah penerima hibah diharapkan dapat menjaga komitmen dalam menggunakan dana hibah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh BNPB. Pemerintah daerah memiliki waktu selama 12 bulan sejak dana hibah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sehingga harus segera melakukan kesiapan untuk percepatan penganggaran dan realisasi penggunaan dana hibah di daerah. Pemerintah daerah perlu terus mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam pengelolaan hibah tersebut.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017

1. RINCIAN-ALOKASI-DBH-SDA-MINERBA-TA-2017-UPLOAD

2. RINCIAN-ALOKASI-DBH-SDA-MIGAS-TA-2017-UPLOAD

3. RINCIAN-ALOKASI-DBH-PPH-TA-2017-UPLOAD

4. RINCIAN-ALOKASI-DBH-PERIKANAN-TA-2017-UPLOAD

5. RINCIAN-ALOKASI-DBH-CUKAI-TEMBAKAU-TA-2017-UPLOAD

6. RINCIAN-ALOKASI-DBH-PBB-TA-2017

7. RINCIAN-ALOKASI-DBH-KEHUTANAN-TA-2017

8. RINCIAN-ALOKASI-KURANG-BAYAR-DAU-TA-2016-UPLOAD

9. RINCIAN-ALOKASI-DAU-MURNI-TA-2017-UPLOAD

10. RINCIAN-ALOKASI-DAK-NON-FISIK-TA-2017-UPLOAD

11. RINCIAN-ALOKASI-DAK-FISIK-TA-2017-UPLOAD

12. RINCIAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD

13. RINCIAN-ALOKASI-DID-TA-2017-UPLOAD

14. RINCIAN ALOKASI DBH Panas Bumi TA 2017 UPLOAD

 

 

Diskusi Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Bersama Para Kepala Daerah

apkasicover

APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) menggelar diskusi mengenai topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu pengendalian transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2016. Kegiatan dilaksanakan di Ballroom Sekretariat APKASI di Sahid Sudirman Center pada Selasa, 27 September 2016. DJPK sangat menghargai inisiatif APKASI dalam menggelar diskusi ini karena merupakan momentum yang baik bagi pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Keuangan untuk berdialog dengan para kepala daerah mengenai isu yang sensitif.

Kepada para bupati yang hadir dalam acara tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan latar belakang serta perlunya kebijakan pengendalian TKDD. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, menjawab berbagai pertanyaan dari para bupati dalam sesi diskusi.

Pengendalian belanja negara adalah bagian dari upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kredibilitas APBN serta untuk meningkatkan fokus kepada pelayanan dan orientasi belanja yang responsif terhadap kebutuhan nyata. Penghematan TKDD dilakukan secara hati-hati dan selektif agar tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan pembangunan infrastuktur yang diperlukan untuk menstimulasi perekonomian daerah. Penghematan TKDD dilakukan melalui penundaan Dana Alokasi Umum (DAU), bukan pemotongan DAU. Untuk itulah, sebagian DAU yang ditunda pembayarannya akan disalurkan pada bulan Desember 2016 dan sebagian sisanya akan dianggarkan pada APBN 2017 dan disalurkan pada bulan Januari 2017.

Saat ini pemerintah telah menyiapkan rancangan Inpres tentang Langkah-Langkah Pengendalian TKDD dalam rangka Pengamanan APBN-P 2016, yang menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja dalam ABPD serta penghematan belanja dengan tetap menjaga prioritas untuk pelayanan dasar. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan rancangan PMK tentang Pemanfaatan Sementara Kas di Rekening Kas Umum Daerah yang Berasal dari Sisa TKDD yang Penggunaannya Sudah Ditentukan dengan memberikan diskresi kepada daerah untuk memanfaatkan sementara sisa dana TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Saat ini, semua negara mengalami tekanan fiskal, namun yang dihadapi Indonesia saat ini adalah dampak normal dari meningkatnya pelayanan negara kepada warganya, contohnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), dan pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian, akan ada sedikit tekanan keuangan yang hendaknya membuat kita berbenah dalam cara belanja. Dan ini adalah bagian dari revolusi fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara bersama-sama mendukung upaya pembenahan bersama ini untuk efisiensi belanja negara demi meningkatkan pelayanan kepada publik.

Momentum penghematan belanja negara ini memang tidak mengenakkan tetapi ini kesempatan kita merampingkan belanja pemerintah, agar porsi besar belanja pemerintah bisa difokuskan ke pelayanan. Saat ini metodologinya seperti yang dilakukan sekarang, tetapi kedepannya kita akan berbenah proses dan tata kelola belanja dan investasi publik. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah daerah perlu memfokuskan orientasi belanja, mengurangi belanja yang mengikat, dan mengalokasikan sumber daya secara fleksibel berdasarkan prioritas pembangunan.

Dalam menghadapi tahun anggaran 2017, daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah dan persiapan pelaksanaan APBD 2017 melalui tiga langkah. Pertama, segera menyusun APBD dan menetapkannya dalam perda secara tepat waktu. Kedua, segera melakukan tender proses pengadaan barang/jasa sebelum akhir tahun 2016 dan penandatanganan kontrak di awal 2017. Ketiga, segera memperbaiki perencanaan pengelolaan kas tahun 2017 untuk menghindari penumpukan penyerapan belanja pada akhir tahun.

Sesuai dengan program Nawacita poin ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan di daerah dengan terus meningkatkan porsi belanja TKDD. Pemerintah berkomitmen agar porsi anggaran TKDD lebih tinggi dari belanja kementerian/lembaga. Pada RAPBN 2017, TKDD direncanakan sebesar Rp760 triliun, sedangkan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp758,4 triliun.

Pada tahun anggaran 2017, DAU akan tetap dialokasikan naik dibandingkan tahun 2016, terutama untuk mengakomodasi pengalihan sebagian kewenangan kabupaten/kota ke provinsi. Sementara itu, DAU kabupaten/kota diupayakan agar tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di samping itu, alokasi DAU 2017 juga untuk menampung beban penundaan penyaluran sebagian DAU 2016 (on top dari alokasi DAU 2017).

Kebijakan penghematan TKDD ini memerlukan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah. Kolaborasi yang padu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan ini akan menjaga APBN-P 2016 ini tetap kredibel.

apkasicover apkasi03 apkasi02 apkasi01