Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2018

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilakukan berdasarkan Usulan DAK Fisik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018, penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2017. Surat edaran dimaksud dapat diunduh melalui tautan sebagai berikut.

Download (PDF, 1.29MB)

PMK 50/PMK.07/2017 tentang PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

PMK 50/PMK.07/2017 merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang sebelumnya merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD. Adanya beberapa kali revisi atas kebijakan TKDD tersebut perlu dilakukan guna memperbaiki beberapa ketentuan mengenai pengelolaan TKDD, terutama sisi pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, serta efektivitas penggunaan TKDD.

Download (PDF, 73.85MB)

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik,  kiranya perlu diinformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dimohon untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik di bidang masing-masing.

 

Download (RAR, 58.08MB)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING JAFUNG ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Sehubungan dengan pelaksanaan penyesuaian/inpassing  Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung APKD), Kementerian Keuangan cq. DIrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembina Jafung AKPD perlu menginformasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Inpassing Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut dimohon kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan inpassing di lingkungan masing-masing.

Download (PDF, 1.87MB)

Penyampaian APBD Tahun 2017

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan.

Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut, dapat dilihat melalui dokumen pada tautan berikut ini.

Download (PDF, 519KB)