Dirjen Perimbangan Keuangan: Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih besar daripada Belanja Kementerian/Lembaga

Foto3

 

Jakarta, 12/01/2016 DJPK – Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 di Aula Mezanin Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan telah dilangsungkan kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan dengan tema Evaluasi 2016 dan Rencana 2017 “Menyambut Tahun 2017: Prospek dan Tantangan 2017”. Acara yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto dengan menampilkan pembicara utama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Pada acara tersebut Menteri Keuangan menegaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, peran anggaran negara sangat krusial. Oleh karena itu kemampuan Kementerian Keuangan dalam mendesain APBN yang mendorong pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan. Selain itu Menteri Keuangan juga berharap pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat menjawab tantangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. “Manusia adalah the most important asset!” ujar Menkeu.

Selain Menkeu, dalam kesempatan tersebut juga menampilkan pembicara antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Sebagai pembicara terakhir, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan materi mengenai Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa: “Evaluasi APBN-P 2016 dan Tantangan Pelaksanaan APBN 2017”.

Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa desentralisasi fiskal sebagai bagian dari desentralisasi digunakan untuk memformulasikan kembali struktur hubungan keuangan intra pemerintahan (Pusat dan daerah) untuk peningkatan efisiensi & efektivitas alokasi dan pemanfaatan sumber daya.

Selain itu  Dirjen Perimbangan Keuangan juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2016, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditetapkan lebih besar daripada anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Di tahun 2016, TKDD yang ditetapkan dalam UU APBN sebesar Rp776,3 triliun sementara Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp767,8 triliun. Dalam APBN tahun 2017, TKDD ditetapkan sebesar Rp764,9 triliun sementara Belanja Kementerian/Lembaga ditetapkan sebesar Rp763,6 triliun. Naiknya anggaran TKDD ini bertujuan untuk mewujudkan Nawacita ke-3 yang dicanangkan oleh Presiden RI, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Perimbangan Keuangan mengajak seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mulai dari proses penganggaran hingga monitoring khususnya dengan Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Dirjen Perimbangan Keuangan memberikan ucapan selama kepada Pemerintah Daerah penerima hibah
Dirjen Perimbangan Keuangan memberikan ucapan selamat kepada Pemerintah Daerah penerima hibah
Foto Bersama Perwakilan Pemda Penerima Hibah dengan Kepala BNPB dan Dirjen Perimbangan Keuangan
Foto Bersama Perwakilan Pemda Penerima Hibah dengan Kepala BNPB dan Dirjen Perimbangan Keuangan
Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan sambutan pada Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 24 November 2016
Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan sambutan pada Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 24 November 2016

Diskusi Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Bersama Para Kepala Daerah

apkasicover

APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) menggelar diskusi mengenai topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu pengendalian transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2016. Kegiatan dilaksanakan di Ballroom Sekretariat APKASI di Sahid Sudirman Center pada Selasa, 27 September 2016. DJPK sangat menghargai inisiatif APKASI dalam menggelar diskusi ini karena merupakan momentum yang baik bagi pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Keuangan untuk berdialog dengan para kepala daerah mengenai isu yang sensitif.

Kepada para bupati yang hadir dalam acara tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan latar belakang serta perlunya kebijakan pengendalian TKDD. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, menjawab berbagai pertanyaan dari para bupati dalam sesi diskusi.

Pengendalian belanja negara adalah bagian dari upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kredibilitas APBN serta untuk meningkatkan fokus kepada pelayanan dan orientasi belanja yang responsif terhadap kebutuhan nyata. Penghematan TKDD dilakukan secara hati-hati dan selektif agar tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan pembangunan infrastuktur yang diperlukan untuk menstimulasi perekonomian daerah. Penghematan TKDD dilakukan melalui penundaan Dana Alokasi Umum (DAU), bukan pemotongan DAU. Untuk itulah, sebagian DAU yang ditunda pembayarannya akan disalurkan pada bulan Desember 2016 dan sebagian sisanya akan dianggarkan pada APBN 2017 dan disalurkan pada bulan Januari 2017.

Saat ini pemerintah telah menyiapkan rancangan Inpres tentang Langkah-Langkah Pengendalian TKDD dalam rangka Pengamanan APBN-P 2016, yang menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja dalam ABPD serta penghematan belanja dengan tetap menjaga prioritas untuk pelayanan dasar. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan rancangan PMK tentang Pemanfaatan Sementara Kas di Rekening Kas Umum Daerah yang Berasal dari Sisa TKDD yang Penggunaannya Sudah Ditentukan dengan memberikan diskresi kepada daerah untuk memanfaatkan sementara sisa dana TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Saat ini, semua negara mengalami tekanan fiskal, namun yang dihadapi Indonesia saat ini adalah dampak normal dari meningkatnya pelayanan negara kepada warganya, contohnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), dan pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian, akan ada sedikit tekanan keuangan yang hendaknya membuat kita berbenah dalam cara belanja. Dan ini adalah bagian dari revolusi fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara bersama-sama mendukung upaya pembenahan bersama ini untuk efisiensi belanja negara demi meningkatkan pelayanan kepada publik.

Momentum penghematan belanja negara ini memang tidak mengenakkan tetapi ini kesempatan kita merampingkan belanja pemerintah, agar porsi besar belanja pemerintah bisa difokuskan ke pelayanan. Saat ini metodologinya seperti yang dilakukan sekarang, tetapi kedepannya kita akan berbenah proses dan tata kelola belanja dan investasi publik. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah daerah perlu memfokuskan orientasi belanja, mengurangi belanja yang mengikat, dan mengalokasikan sumber daya secara fleksibel berdasarkan prioritas pembangunan.

Dalam menghadapi tahun anggaran 2017, daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah dan persiapan pelaksanaan APBD 2017 melalui tiga langkah. Pertama, segera menyusun APBD dan menetapkannya dalam perda secara tepat waktu. Kedua, segera melakukan tender proses pengadaan barang/jasa sebelum akhir tahun 2016 dan penandatanganan kontrak di awal 2017. Ketiga, segera memperbaiki perencanaan pengelolaan kas tahun 2017 untuk menghindari penumpukan penyerapan belanja pada akhir tahun.

Sesuai dengan program Nawacita poin ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan di daerah dengan terus meningkatkan porsi belanja TKDD. Pemerintah berkomitmen agar porsi anggaran TKDD lebih tinggi dari belanja kementerian/lembaga. Pada RAPBN 2017, TKDD direncanakan sebesar Rp760 triliun, sedangkan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp758,4 triliun.

Pada tahun anggaran 2017, DAU akan tetap dialokasikan naik dibandingkan tahun 2016, terutama untuk mengakomodasi pengalihan sebagian kewenangan kabupaten/kota ke provinsi. Sementara itu, DAU kabupaten/kota diupayakan agar tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di samping itu, alokasi DAU 2017 juga untuk menampung beban penundaan penyaluran sebagian DAU 2016 (on top dari alokasi DAU 2017).

Kebijakan penghematan TKDD ini memerlukan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah. Kolaborasi yang padu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan ini akan menjaga APBN-P 2016 ini tetap kredibel.

apkasicover apkasi03 apkasi02 apkasi01

Penghematan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016

presconpenundaan

Terkait dengan pelaksanaan APBN-P Tahun Anggaran 2016, pemerintah telah melakukan review menyeluruh terhadap rencana pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Berdasarkan review tersebut, diperkirakan rencana penerimaan negara, terutama dari pajak, tidak dapat dicapai. Perlu dilakukan pengendalian belanja negara, baik belanja kementerian/lembaga maupun penghematan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut, DJPK menggelar konferensi pers pada Selasa, 30 Agustus 2016. Konferensi pers ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan jajaran pejabat Eselon II DJPK.

Penghematan TKDD dilakukan secara hati-hati dan selektif agar tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk menstimulasi perekonomian daerah. Penghematan TKDD tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp72,9 Triliun, yang bersumber dari : (1) penghematan alamiah sebesar Rp36,8 Triliun dan (2) penundaan sebagian penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp19,4 Triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp16,7 Triliun.

Selain itu, efisiensi TKDD berasal dari penghematan alamiah dari perkiraai sisa pagu DBH Pajak sebesar Rp4,2 Triliun, akibat turunnya perkiraan penerimaan pajak yang harus diikuti dengan penurunan DBH Pajak, karena DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara. Penghematan juga berasal dari DAK Fisik sebesar Rp6,0 Triliun karena diperkirakan ada beberapa daerah yang tidak mampu memenuhi persyaratan penyaluran DAK Fisik yang berbasis kinerja penyerapan. DAK Nonfisik pun mengalami penghematan sebesar Rp23,8 Triliun, yang berasal dari (i) Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp23,4 Triliun, akibat berkurangnya jumlah guru yang bersertifikasi dari 1.300.758 orang menjadi 1.221.947 orang karena pensiun, mutasi menjadi pejabat struktural, dan meninggal, serta adanya sisa Dana TPG tahun-tahun sebelumnya di kas daerah sebesar Rp 19,6 Triliun, yang sudah dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembayaran TPG kepada guru tahun 2016, dan (ii) Dana Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD sebesar Rp 209 Miliar, karena adanya sisa dana tahun-tahun sebelumnya di kas daerah yang sudah dapat  digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembayaran Dana Tamsil kepada guru tahun 2016. Sementara itu, Dana Desa mengalami penghematan sebesar Rp2,8 Triliun karena diperkirakan ada beberapa daerah yang tidak mampu memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan realisasi penyaluran dari kabupaten/kota ke desa dan kinerja penyerapan Dana Desa di desa.

Penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah berupa perkiraan pendapatan dan belanja daerah, termasuk belanja pegawai dan belanja modal dan posisi saldo kas pada akhir tahun 2016. Penundaan penyaluran dilakukan terhadap DAU bulan September, Oktober, November, dan Desember 2016 bagi 169 daerah yang mempunyai kategori perkiraan posisi saldo kas akhir tahun 2016 dan besaran penundaan DAU sebagai berikut. Kategori-kategori tersebut antara lain “Sangat Tinggi” ditunda 50%, “Tinggi” ditunda 40%, “Cukup Tinggi”  ditunda 30%, serta “Sedang” ditunda 20%. Dengan pertimbangan tersebut, DAU yang diterima oleh daerah setelah dikurangi penundaan  penyaluran masih lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan belanja gaji PNSD, kecuali untuk 5 daerah yang mendapatkan alokasi DAU yang relatif kecil karena mempunyai DBH dan PAD yang relatif besar. Penundaan penyaluran juga dilakukan terhadap DBH Triwulan IV 2016 yang dilakukan pada daerah dengan berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara tahun 2016.

Dengan penundaan tersebut, pendapatan daerah sampai akhir tahun 2016 memang akan berkurang, tetapi dengan memperhatikan saldo kas pada akhir Juli 2016, perkiraan pendapatan yang akan diterima daerah dari PAD dan sebagian DAU dan DBH sampai akhir tahun 2016, maka daerah-daerah yang ditunda penyaluran sebagian DAU dan DBH-nya masih dapat mendanai belanja operasional dan belanja modal termasuk belanja infrastruktur publik sampai akhir tahun 2016.

Kebijakan pemerintah terkait penghematan TKDD ini memerlukan dukungan dari semua pihak terutama pemerintah daerah. Pemerintah terbuka untuk menerima usulan atau masukan bagi langkah-langkah perbaikan ke depan.

Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-71

upacara02

Kementerian Keuangan melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-71 pada Rabu, 17 Agustus 2016. Upacara digelar di lapangan Kompleks Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tepat pukul 08.00 upacara dimulai. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, bertindak sebagai pembina upacara.

Upacara berlangsung tertib dan khidmat. Sebelum mengheningkan cipta, Menteri Keuangan mengajak seluruh peserta upacara untuk mengenang kembali jasa para pahlawan yang banyak berjasa bagi negeri ini. Peringatan kemerdekaan Indonesia ini merupakan momentum untuk membangun bangsa untuk dapat bangkit dari kesulitan sebagaimana semangat para pejuang bangsa yang bangun dari tekanan dan penjajahan.

Dirgahayu Indonesia, mari terus berkontribusi untuk negeri.

upacara05 upacara04 upacara03a upacara03 upacara02 upacara06 upacara01

Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2017

edit01 low

Presiden Joko Widodo menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2017 dalam Sidang Paripurna DPR pada Selasa, 16 Agustus 2016. Terkait hal tersebut, pemerintah menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Acara yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution itu dihadiri oleh beberapa menteri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 diarahkan untuk implementasi program Nawacita. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dikonsolidasikan sejalan dengan anggaran kementerian/lembaga. Pada RAPBN 2017, Transfer ke Daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 760 Triliun.

Pemerintah terus memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer umum melalui perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel dalam formulasi alokasi DAU untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dengan memperhatikan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi dan memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan. Pemerintah berupaya tidak ada daerah yang mengalami penurunan alokasi DAU dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengalokasian, penyaluran, serta arah penggunaan Dana Bagi Hasil diperbaiki.

Pemerintah juga memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional. Hal tersebut dilaksanakan melalui pengalokasian DAK Fisik berdasarkan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, afirmasi kepada daerah tertinggal, serta pengalokasian DAK Nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah.

Terkait dengan Dana Insentif Daerah, pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, perekonomian dan kesejahteraan daerah.

Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan alokasi Dana Desa secara bertahap, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Desa. Hal tersebut untuk memacu pembangunan dari pinggiran sesuai dengan prioritas pembangunan pemerintah.

Economic Review Metro TV: “Memantau Dana Transfer ke Daerah”

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menjadi narasumber dalam acara Economic Review Metro TV
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menjadi narasumber dalam acara Economic Review Metro TV

Dengan potensi kurangnya penerimaan negara, pemerintah berencana memotong anggaran belanja negara dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya anggaran untuk kementerian/lembaga, anggaran transfer ke daerah juga turut dikurangi. Pemotongan anggaran transfer ke daerah mencapai Rp 68,8 Triliun. Namun pemotongan tersebut tidak akan mengganggu kebutuhan pendanaan di daerah. Penyerapan anggaran di beberapa pemerintah daerah masih cukup rendah. Hingga akhir Juni 2016, total dana simpanan pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp 214,6 Triliun.  Adanya rencana pemangkasan anggaran transfer ke daerah, pemerintah berharap pemerintah daerah dapat mempercepat penyerapan anggarannya.

Untuk menanggapi kondisi tersebut, Metro TV menggelar dialog dalam acara Economic Review dengan topik Memantau Transfer ke Daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, hadir sebagai narasumber dalam acara yang disiarkan langsung pada Selasa, 9 Agustus 2016 pukul 13.30 WIB.

Penundaan penyaluran DAU dan DBH didasarkan kepada kemampuan daerah, terutama dengan mempertimbangkan saldo kas di daerah. Yang dikenakan penundaan adalah pada komponen dari jenis transfer ke daerah yang digunakan untuk kebutuhan operasional. Sementara yang untuk belanja produktif, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, tidak mengalami penundaan.

Ada 3 kriteria sebagai pertimbangan penundaan DAU. Pertama, adanya kapasitas fiskal. Kedua, adanya kebutuhan belanja daerah sampai dengan akhir tahun terutama untuk belanja operasional dan belanja modal. Ketiga, dihitung posisi kas daerah akhir tahun dan diperkirakan aman. Dari 542 daerah, ada 169 daerah yang dikenakan penundaan penyaluran sebagian DAU.

Pemda yang akan mengalami penundaan penyaluran DAU tersebut, dikelompokkan menjadi 4 kategori daerah. Pertama, daerah-daerah dengan posisi kas yang sangat tinggi, dikenakan penundaan DAU sebesar 50%. Kedua, daerah-daerah dengan posisi kas yang tinggi, dikenakan penundaan DAU sebesar 40%. Ketiga, daerah-daerah dengan posisi kas yang cukup, dikenakan penundaan DAU sebesar 30%. Keempat, daerah-daerah dengan posisi kas sedang, dikenakan penundaan DAU sebesar 20%. Persentase tersebut dihitung dari besaran penyaluran DAU bulan September-Desember masing-masing daerah. Di luar daerah yang masuk dalam 4 ketegori tersebut, penyaluran DAU dilakukan secara normal.

Pemerintah pusat mendorong percepatan penyerapan anggaran di daerah dengan menerapkan sistem reward and punishment. Reward diberikan dengan memberikan Dana Insentif Daerah (DID). Dana ini diberikan kepada daerah-daerah yang memiliki kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Tahun ini dianggarkan Rp 5 Trilyun untuk alokasi DID.