Peraturan Mengenai Pembayaran THR dan Gaji ke-13

Sesuai mandat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN 2018). Pemerintah melaksanakan kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, serta pada pensiunan/penerima tunjangan. Kebijakan Gaji dan Pensiun ke-13 pernah dilakukan tahun 1979 dan mulai rutin diberikan sejak 2004, sedangkan kebijakan THR diberikan sejak tahun 2016. Pembayaran aparatur negara pusat dan pensiun bersumber dari dana APBN 2018, sedangkan pembayaran untuk aparatur negara daerah bersumber dari APBD.

Berikut ini adalah Peraturan mengenai Pembayaran THR dan Gaji Ke-13

1. PP Nomor 18 Tahun 2018:

2. PP Nomor 19 Tahun 2018:

3. PP Nomor 20 Tahun 2018:

4. PMK Nomor 52/PMK.05/2018:

5. PMK Nomor 54/PMK.05/2018

Pemberitahuan Sisa DBH DR Per 11 April 2018

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pembahasan kedua atas sisa DBH DR dan RKA Penggunaan DBH DR antara pemerintah daerah bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 April 2018 di hotel Oasis Amir Jakarta, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan sisa DBH DR per 11 April 2018 berdasarkan Berita Acara Pembahasan di maksud yang terdiri dari:
1. Sisa DBH DR Definitif, bagi daerah yang telah selesai melakukan pembahasan atas sisa DBH DR dan telah disepakati sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.
2. Sisa DBH DR sementara berdasarkan realisasi transfer DBH DR ke RKUD dari tahun 2008 s.d. tahun 2017, bagi daerah yang tidak hadir dan/atau hadir namun belum selesai melakukan pembahasan sisa DBH DR, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2.

Untuk selanjutnya bagi daerah yang sisa DBH DR telah ditetapkan secara definitif agar segera menyusun RKA penggunaan DBH DR sebagai dasar penganggaran di dalam APBD TA 2018. Adapun bagi daerah yang sisa DBH DR bersifat sementara dapat segera melakukan pembahasan sisa DBH DR dan RKA DBH DR bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pembahasan RKA bagi daerah yang sisa DBH DR telah definitif serta pembahasan sisa DBH DR yang bersifat sementara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan akan dilakukan di Ditjen Perimbangan Keuangan dengan jadwal waktu tanggal 23, 24, 30, 31 Mei, dan 6, 7, 27, dan 28 Juni 2018, diharapkan masing-masing daerah dapat menyesuaikan dengan jadwal dimaksud

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi:
1. Fajar P Gotawa Nomor Telp.: 087812733399
2. Dimas Pradhana Nomor Telp.: 081222331108

Attachment :
1. S- 326/PK/2018, tentang Pemberitahuan Sisa DBH DR per 11 April 2018;
2. Softcopy Lampiran.

Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2018 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019

Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2018 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019

Salah satu variabel dalam perhitungan alokasi DAU masing-masing daerah adalah alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Data gaji PNSD terebut merupakan data yang sifatnya relatif dinamis, artinya selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan akibat adanya pemekaran daerah, perubahan standar gaji PNSD, mutasi, promosi, penisun dan lain sebagainya.

Terkait hal tersebut, DJPK akan menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I (Januari s.d. Juni Tahun 2018) dengan mengundang pemerintah daerah. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut.

Form Belanja Pegawai Semester 1 2018 <===== (WAJIB DOWNLOAD)

 
Undangan Acara sebagai berikut:

 
Daftar berkas yang harus dibawa nomor urut 1-10 pada link di bawah

[Updated 16 April 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 16 April 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Bimbingan Teknis Keuangan Daerah dan Diseminasi Dana Desa Cerdaskan Pengelola Keuangan di Daerah dan Desa Jawa Timur, 14-16 Maret 2018

Dalam rangka transfer knowledge kepada para pengelola keuangan daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Level Eksekutif yang berlokasi di Kota Surabaya. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta untuk meningkatkan local tax ratio di daerah.

Acara Bimbingan Teknis ini diawali dengan sharing session keberhasilan Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola keuangan daerah oleh Bupati Sidoarjo dan keynote speech mengenai Strategi Penguatan Perpajakan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi penyumbang PAD terbesar jika dikelola dengan baik”, ungkap Dirjen Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo dalam pidatonya.

Selain Bimbingan Teknis Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga menyelenggarakan Diseminasi Dana Desa di beberapa tempat di Jawa Timur yaitu (1.) Kabupaten Nganjuk, (2.) Kabupaten Jombang, dan (3.) Kabupaten Malang. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo menjelaskan tentang penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai. Dengan skema Padat Karya Tunai ini, realisasi Dana Desa bisa berdampak pada perekonomian masyarakat. “Tenaga kerja akan terserap, warga mendapat penghasilan. Daya beli masyarakat, permintaan barang dan jasa juga akan meningkat,” terang Bapak Boediarso.

Dengan program Padat Karya Tunai tersebut, diharapkan desa yang sangat tertinggal dan tertinggal bisa berkembang menjadi desa maju dan mandiri. Karena padat karya tunai bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan kesenjangan antar desa.

 

 

 

 

 

Foto Dokumentasi :

Bimbingan Teknis Keuangan Daerah di Kota Surabaya

a

Sharing session Keberhasilan Kabupaten Sidoarjo oleh Bupati Sidoarjo.”

b

 “Keynote speech mengenai Strategi Penguatan Perpajakan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.”

c

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berfoto bersama para peserta Bimbingan Teknis.”

Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Nganjuk

q

“Para wartawan dari Kabupaten Nganjuk yang antusias meliput Diseminasi Dana Desa.”

d

 “Para penari berbakat Kabupaten Nganjuk unjuk gigi di acara Diseminasi Dana Desa ini.”

e

“Antusiasme peserta Diseminasi Dana Desa yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Nganjuk.”

f

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Nganjuk.”

g

“Pembukaan acara Diseminasi Dana Desa yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.”

h

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdialog dengan masyarakat pengelola BUMDes yang membuka stand-stand di acara ini.”

 

Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Jombang

i

“Diseminasi Dana Desa yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Jombang.”

 

j

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menjawab pertanyaan wartawan seputar Dana Desa selepas acara.”

k

“Sebelum memulai acara Diseminasi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyempatkan diri meninjau produksi lokal dari beberapa BUMDes di Kabupaten Jombang yang membuka stand di lokasi Diseminasi.”

l

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Jombang.”

Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Malang

m

 “Diseminasi Dana Desa yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Malang.”

 

z

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Malang.”

o

“Keaktifan peserta diseminasi dalam sesi tanya jawab merupakan bentuk kepedulian atas pengelolaan Dana Desa di daerahnya.”

p

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meninjau produksi BUMDes setempat, salah satu produk unggulannya yaitu kopi Dampit Kabupaten Malang.”

Menkeu Himbau Kepala Desa Optimalkan Dana Desa

Tidore, 8 Maret 2018 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghimbau agar Dana Desa digunakan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

“Dana Desa ini harus digunakan dengan fokus sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terlalu banyak aktivitas, misalnya dana difokuskan untuk membangun infrastruktur desa,” ujarnya dalam acara Diseminasi Dana Desa di Kantor Walikota Tidore Kepulauan.

Acara bertema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hatari, Plt. Gubernur Maluku Utara, Walikota Tidore Kepulauan, jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan serta para kepala desa se-Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Diseminasi ini merupakan upaya Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa sehingga kebijakan Dana Desa dapat semakin memajukan perekonomian desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo turut mendampingi wanita nomor satu di Kementerian Keuangan tersebut dalam sesi pemaparan dan tanya jawab seputar pelaksanaan Dana Desa.

Selepas acara, Menkeu menyempatkan diri mengunjungi stand-stand yang memamerkan kerajinan tangan, makanan ringan maupun barang lainnya yang diproduksi oleh BUMDes setempat.

Sebuah sejarah baru tercetak pada hari itu. Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia, ini adalah pertama kalinya seorang menteri keuangan menginjakkan kaki di Provinsi Maluku Utara.

Foto Dokumentasi :

a

“Menteri Keuangan dan rombongan tiba di Tidore Kepulauan dengan menggunakan kapal patroli DJBC.”

b

“Menteri Keuangan menghadiri Diseminasi Dana Desa didampingi oleh Dirjen Perimbangan Keuangan.”

c

“Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi di Tidore Kepulauan.”

d

“Peserta diseminasi kali ini terdiri dari kepala desa se-Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai.”

Q

“Menteri Keuangan memberikan arahan kepada para kepala desa agar mengelola Dana Desa secara optimal.”

g

 “Sesi tanya jawab dengan peserta diseminasi.”

h

“Sesi foto peserta diseminasi dan Menteri Keuangan.”

i

“Menteri Keuangan mengunjungi salah satu stand yang memamerkan barang-barang produksi lokal.”

Dirjen Perimbangan Keuangan Arahkan Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Padat Karya Jawa Barat, 29 Maret 2018

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang ditujukan untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Kebijakan Dana Desa merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan Cita ke-3 dari Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tak ayal, ketepatan waktu penyaluran dan efektivitas penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan menjadi kunci penting agar cita-cita tersebut dapat terwujud.

Dalam rangka mensosialisasikan hal-hal terkait penganggaran, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa, DJPK mengadakan kegiatan diseminasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang pada hari Kamis, 29 Maret 2018.

Acara yang mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” tersebut diikuti oleh bupati, camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di masing-masing kabupaten yang menjadi lokasi diseminasi tersebut.

Dalam kedua acara tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Bapak Boediarso Teguh Widodo menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi.

Direktur Jenderal menyampaikan bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa, pemerintah telah mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa, yang semula dua tahap menjadi tiga tahap, yang memungkinkan penyaluran dilakukan sejak bulan Januari (awal tahun).

Selain itu, guna meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan, Direktur Jenderal menghimbau agar penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan yang sifatnya padat karya atau menyerap banyak tenaga kerja, dengan mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

 

 

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Purwakarta

foto

2

taribenderadirjeng

Kabupaten Karawang

krw1qehs