[Updated 8 Juni 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 8 Juni 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

[Updated 8 Mei 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 8 Mei 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Media Defis – Edisi XIX 2018

Proses implementasi sebuah kebijakan yang modern tidak terlepas dari konsep internalisasi budaya kerja terhadap sumber daya manusia yang ada. Kesadaran ini muncul karena kesuksesan implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh kesesuaian antara strategi dan budaya organisasi. Salah satu elemen pembentuk budaya organisasi adalah nilai-nilai (values). Saat ini, Kementerian Keuangan telah menetapkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan berupa Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Perumusan nilai-nilai ini merupakan bagian penting dalam tahapan pembangunan budaya organisasi Kementerian Keuangan yang kini tengah dilakukan. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan ini ditetapkan dalam KMK Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Sinergi, yang merupakan nilai ke-3 dari Nilai-Nilai Kementerian Keuangan menjadi topik utama dalam Media Defis edisi kali ini. Menurut Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, sinergi diartikan sebagai “Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas”. Setiap anggota atau bagian dari organisasi harus memahami bahwa kita semua merupakan satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama.
Dalam mengimplementasikan nilai sinergi, DJPK melaksanakan berbagai program yang turut melibatkan berbagai pihak untuk bersinergi dalam pembuatan kebijakan hingga penerapan di lapangan, baik dengan instansi lain di dalam Kementerian Keuangan maupun dengan Kementerian/Lembaga lain. Ada kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat desa, sinergi pengelolaan Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH DR), sinergi dalam DAK Fisik, maupun sinergi terkait profiling wajib pajak. Dengan adanya sinergi-sinergi dalam perencanaan hingga pelaksanaan serta pertanggungjawaban berbagai kebijakan ini diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan bangsa Indonesia.

[Updated 26 April 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 26 April 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2018 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019

Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2018 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019

Salah satu variabel dalam perhitungan alokasi DAU masing-masing daerah adalah alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Data gaji PNSD terebut merupakan data yang sifatnya relatif dinamis, artinya selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan akibat adanya pemekaran daerah, perubahan standar gaji PNSD, mutasi, promosi, penisun dan lain sebagainya.

Terkait hal tersebut, DJPK akan menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I (Januari s.d. Juni Tahun 2018) dengan mengundang pemerintah daerah. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut.

Form Belanja Pegawai Semester 1 2018 <===== (WAJIB DOWNLOAD)

 
Undangan Acara sebagai berikut:

 
Daftar berkas yang harus dibawa nomor urut 1-10 pada link di bawah

Bimbingan Teknis Keuangan Daerah dan Diseminasi Dana Desa di Jawa Tengah

Pada tanggal 11 April 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Eksekutif Keuangan Daerah dengan topik utama “Strategi Penguatan Perpajakan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal”. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menjelaskan bahwa Bimbingan Teknis Eksekutif Pengelolaan Keuangan Daerah ini berfokus pada pembahasan aspek peningkatan kapasitas fiskal/kemampuan keuangan daerah, atau aspek revenue assigment. Dalam melaksanakan penugasan pada aspek penerimaan (revenue assignment) tersebut, pemerintah daerah dapat memperkuat perpajakan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sendiri untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Selain acara Bimbingan Teknis Eksekutif Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga mengadakan acara Diseminasi Dana Desa di beberapa lokasi di Jawa Tengah antara lain Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora. Dalam acara diseminasi ini turut dipamerkan pula inovasi-inovasi dari masing-masing BUMDes. Inovasi tersebut antara lain alat panen garam rakyat, mesin pencacah plastik, pupuk cair, pengelolaan sampah rumah tangga, serta lukisan yang terbuat dari pelapah pisang.

Foto Dokumentasi :
A. Bimbingan Teknis Keuangan Daerah di Kota Semarang
002
“Keynote speech mengenai Strategi Penguatan Perpajakan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.”

003
“Sharing session oleh Wakil Walikota Semarang.”

B. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Kendal
004
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meninjau BUMDes yang membuka stand-stand di acara ini, salah satunya BUMDes yang mengolah kopi khas Kendal.”

005
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama para Kepala Desa di Kabupaten Kendal melakukan foto bersama.”

006
“Antusiasme peserta Diseminasi Dana Desa yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Kendal.”

C. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Demak
007
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Demak.”

008
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meninjau stand-stand BUMDes, salah satu produksi BUMDes yang dipamerkan adalah lukisan yang terbuat dari pelapah pisang.”

009
“Ada juga mesin pencacah plastik dari BUMDes Desa Kedondong Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang merupakan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik.”

010
“Mesin pencacah plastik menghasilkan cacahan plastik yang siap untuk didaur ulang.”

D. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Pati

011
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencoba alat panen garam rakyat yang merupakan inovasi dari BUMDes Mitra Payang Mandiri, Desa Payang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.”

012
“Selain membuat alat panem garam rakyat, BUMDes tersebut juga membuat pupuk cair serta melakukan pengelolaan sampah rumah tangga.”

013
“Para wartawan dari Kabupaten Pati yang antusias meliput Diseminasi Dana Desa.”

E. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Rembang

014
“Acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Rembang dibuka dengan tarian tradisional oleh para penari muda berbakat.”

015
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan gambaran mengenai Program Padat Karya Tunai terkait kebijakan Dana Desa ke depannya.”

016
“Peserta diseminasi begitu antusias mengikuti kegiatan Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Rembang ini.”

F. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora

017
“Acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora yang berlokasi di Pendopo Kantor Bupati Blora.”

018
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora.”

4 Inovasi Kebijakan Dana Desa di Tahun 2018

Simalungun, 25/04/2018 – Dirjen Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan empat langkah terobosan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa di tahun 2018.

Pertama, mereformulasi pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
Kedua, memfokuskan penggunaan Dana Desa. Kepala Desa diminta untuk fokus pada maksimal 5 kegiatan untuk menjaga efektivitas kegiatan yang didanai oleh Dana Desa.
Ketiga, merubah cara melaksanakan Dana Desa dengan skema Padat Karya Tunai. Artinya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus sebanyak mungkin melibatkan tenaga kerja setempat dengan sistem pembayaran upah secara tunai harian atau mingguan.
Terakhir, memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa dari semula 2 tahap menjadi 3 tahap, dimana penyaluran tahap I dapat dilakukan sejak bulan Januari jika seluruh persyaratannya terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Diseminasi Dana Desa pada hari Rabu, 25 April 2018 di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
Diseminasi dengan tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” tersebut diikuti oleh bupati, camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Simalungun.

Foto Dokumentasi :

“Tarian adat mengawali acara diseminasi di Kabupaten Simalungun.”

“seluruh peserta dan narasumber menyanyikan lagu Indonesia Raya.”
“Seluruh peserta dan narasumber menyanyikan lagu Indonesia Raya.”


“Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Bapak Lisbon Sirait, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi kali ini.”

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi.”
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi.”

“Peserta diseminasi merupakan camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Simalungun”
“Peserta diseminasi merupakan camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Simalungun”

“Penyerahan kenang-kenangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.
“Penyerahan kenang-kenangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.”