Penyaluran Kembali Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan Tahun 2016, Pemerintah telah melakukan pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain dilaksanakan melalui kebijakan penundaan sebagian DAU, pada bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2016 untuk 169 daerah dengan jumlah Rp19,4 triliun. Kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016.

Informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada file pada tautan berikut.

Download (PDF, 1.07MB)

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik,  kiranya perlu diinformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dimohon untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik di bidang masing-masing.

 

Download (RAR, 58.08MB)

Dirjen Perimbangan Keuangan: Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih besar daripada Belanja Kementerian/Lembaga

Foto3

 

Jakarta, 12/01/2016 DJPK – Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 di Aula Mezanin Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan telah dilangsungkan kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan dengan tema Evaluasi 2016 dan Rencana 2017 “Menyambut Tahun 2017: Prospek dan Tantangan 2017”. Acara yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto dengan menampilkan pembicara utama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Pada acara tersebut Menteri Keuangan menegaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, peran anggaran negara sangat krusial. Oleh karena itu kemampuan Kementerian Keuangan dalam mendesain APBN yang mendorong pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan. Selain itu Menteri Keuangan juga berharap pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat menjawab tantangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. “Manusia adalah the most important asset!” ujar Menkeu.

Selain Menkeu, dalam kesempatan tersebut juga menampilkan pembicara antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Sebagai pembicara terakhir, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan materi mengenai Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa: “Evaluasi APBN-P 2016 dan Tantangan Pelaksanaan APBN 2017”.

Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa desentralisasi fiskal sebagai bagian dari desentralisasi digunakan untuk memformulasikan kembali struktur hubungan keuangan intra pemerintahan (Pusat dan daerah) untuk peningkatan efisiensi & efektivitas alokasi dan pemanfaatan sumber daya.

Selain itu  Dirjen Perimbangan Keuangan juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2016, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditetapkan lebih besar daripada anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Di tahun 2016, TKDD yang ditetapkan dalam UU APBN sebesar Rp776,3 triliun sementara Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp767,8 triliun. Dalam APBN tahun 2017, TKDD ditetapkan sebesar Rp764,9 triliun sementara Belanja Kementerian/Lembaga ditetapkan sebesar Rp763,6 triliun. Naiknya anggaran TKDD ini bertujuan untuk mewujudkan Nawacita ke-3 yang dicanangkan oleh Presiden RI, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Perimbangan Keuangan mengajak seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mulai dari proses penganggaran hingga monitoring khususnya dengan Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING JAFUNG ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Sehubungan dengan pelaksanaan penyesuaian/inpassing  Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung APKD), Kementerian Keuangan cq. DIrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembina Jafung AKPD perlu menginformasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Inpassing Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut dimohon kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan inpassing di lingkungan masing-masing.

Download (PDF, 1.87MB)

Konferensi Pers Pelaksanaan APBN-P 2016

prescon03

Kementerian Keuangan menyelenggarakan konferensi pers terkait realisasi pelaksanaan APBN-P 2016 (sementara) pada Selasa, 3 Januari 2017. Bertempat di Aula Mezanine Gedung Juanda I, konferensi pers yang bertema “Menjaga APBN sebagai Instrumen Kebijakan yang Kredibel, Efektif, dan Efisien serta Berkelanjutan” itu dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa transfer ke daerah melonjak cukup tajam. APNB-P 2016 dianggarkan lebih besar dibanding tahun sebelumnya, bahkan alokasi Dana Desa lebih dari 2 kali lipat. Seluruh alokasi DAU yang ditunda dalam 4 bulan terakhir sudah terbayarkan.

Realisasi sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp710,9 triliun atau 91,6% dari APBN-P sebesar Rp776,3 triliun. Realisasi tersebut berasal dari realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp664,1 triliun atau 91,1% dari APBN-P dan realisasi dana desa sebesar Rp46,7 triliun atau 99,4% dari APBN-P. Jumlah realisasi Transfer ke Daerah terdiri dari DBH sebesar Rp90,5 triliun, DAU sebesar Rp385,4 triliun, DAK Fisik sebesar Rp75,2 triliun, DAK Nonfisik sebesar Rp89,3 triliun, DID sebesar Rp5 triliun, serta Dana Otsus dan Keistimewaan sebesar Rp18,8 triliun.

Penyaluran DBH lebih besar 2,9% dari outlook (yang mencantumkan angka Rp87,9 triliun), terutama karena dibayarkannya Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp2,5 triliun pada akhir tahun 2016 lalu. DAU juga lebih besar 5,3% dari outlook (yang mencantumkan angka Rp365,9 triliun), terutama karena dibayarkannya kembali penundaan sebagian DAU untuk 2 bulan pada akhir tahun 2016 sebesar Rp9,7 triliun yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan pada Januari 2017.

Realisasi Dana Desa mencapai Rp46,7 triliun atau 99,4% dari APBN-P 2016. Namun demikian, realisasi tersebut adalah 105,7% dari outlook, terutama karena daerah sudah memenuhi persyaratan penyaluran tahap II, yaitu realisasi penyerapan Dana Desa tahap I minimal 50% sehingga tahap II dapat disalurkan.

Terkait penyaluran Dana Desa, terdapat kendala dalam penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, antara lain peraturan bupati/walikota tentang tata cara penghitungan Dana Desa setiap desa belum sesuai dengan ketentuan, laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penggunaan belum disampaikan atau disampaikan secara terpisah, serta sebagian daerah mengajukan penyaluran Dana Desa tahap II pada dua bulan terakhir tahun anggaran sehingga mengakibatkan menumpuknya permintaan penyaluran. Sedangkan kendala penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa disebabkan APBDesa belum atau terlambat ditetapkan, perubahan regulasi, dokumen perencanaan belum ada, laporan penggunaan belum dibuat, serta pergantian kepala desa.

Permintaan Data NPWP Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/MK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), daerah wajib menyampaikan rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya. Kewajiban menyampaikan rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya tersebut merupakan salah satu prasyarat penyaluran TKDD sebagaimana diamanatkan dalam PMK dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapan pemerintah daerah dapat memberikan data NPWP Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah masing-masing sebagaimana format terlampir.

Data NPWP Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa Bendahara Umum Daerah tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy selambat-lambatnya tanggal 6 Januari 2017.

Informasi selengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut.

Download (PDF, 564KB)