[Updated 15 Januari 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 15 Januari 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 604KB)

[Updated 21 Desember 2017] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 21 Desember 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 17.61MB)

Permintaan Email untuk Pembuatan Akun Individu Aplikasi DAK Nonfisik

DJPK akan melaksanakan soft launching Aplikasi DAK Nonfisik dan diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mengakses aplikasi dimaksud. Untuk dapat melakukan login pada Aplikasi DAK Nonfisik, pemerintah daerah harus memiliki akun individu. Akun individu setiap pemerintah daerah akan didaftarkan oleh DJPK dengan menggunakan email aktif pemerintah daerah. Dalam rangka pembuatan akun individu pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat menyampaikan alamat email aktif sesuai formulir terlampir kepada DJPK paling lambat tanggal 5 Januari 2018.

Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.

S-161 PK2

Turnamen Tenis Meja DJPK 2017

Dalam rangka memperingati HUT DJPK yang ke-17, DJPK telah menggelar turnamen tenis meja yang dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 18 Desember 2017. Pelaksanaan turnamen tersebut untuk mempererat sinergi dan silaturahmi antara DJPK dengan seluruh mitra kerja DJPK. Turnamen ini diikuti oleh 32 tim, seperti kementerian terkait, pemerintah daerah, dan BUMN.

Kontingen Bank BNI meraih juara 1 dalam turnamen ini. Posisi runner-up diraih oleh kontingen Kemendikbud. Kontingen Kementerian Keuangan dan Bank BRI menjadi juara 3 bersama.

Keseluruhan pertandingan berjalan dengan lancar, seru, meriah, dan penuh rasa kekeluargaan. Turnamen Tenis Meja ini ke depan akan menjadi acara tahunan guna memperingati HUT DJPK. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan.

tenis 01

tenis 02

[Updated 15 Desember 2017] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 15 Desember 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 17.28MB)