[Updated 8 September 2017] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 8 September 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 11.85MB)

Nota Keuangan dan RAPBN 2018

Jakarta – Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 72 yang dirayakan pada 17 Agustus 2017 memberikan makna khusus bagi seluruh bangsa Indonesia. Makna khusus tersebut diwujudkan dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2018 yang difokuskan pada pembangunan insfrastuktur, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesejangan antarwilayah, serta perluasan kesempatan kerja dengan menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Tema tersebut dijabarkan secara luas ke dalam strategi dan prioritas pembangunan yang termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.

Kemudian Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui Surat Nomor: R-41/Pres/08/2017, pada tanggal 15 Agustus 2017, dengan dilampiri oleh:

  1. Buku I Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018,
  2. Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018,
  3. Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga Tahun Anggaran 2018.

Adapun maksud penyampaian dokumen tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, Presiden selaku Kepala Negara menugaskan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 tersebut.

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam transparansi fiskal, maka dokumen tersebut akan di upload dalam website resmi Kementerian Keuangan agar masyarakat mudah dapat mengakses baik untuk kepentingan pengawasan maupun kepentingan lain yang dapat membantu Pemerintah dalam melaksanakan serta mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

Buku I Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga Tahun Anggaran 2018

[Updated 21 Agustus 2017] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 21 Agustus 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 11.55MB)

Undangan Bimbingan Teknis dan Rekonsiliasi Data TKDD Terkait LKTD dan LKPD Semester I TA 2017

Sesuai dengan amanat Pasal 113 PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Rekomendasi BPK RI, bahwa dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran TKDD. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan 1 (satu) orang pejabat/staf yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menghadiri bimbingan teknis dan rekonsiliasi data sesuai dengan undangan pada tautan.

Untuk konfirmasi kehadiran, peserta dapat mengisi lembar konfirmasi kehadiran (terlampir) dan mengirimkan kembali paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan acara melalui:

a. Fax No. 021-3510220 atau

b. email djpk.aptd@gmail.com atau

c. pengisian e-form melalui alamat: http://bit.ly/2vJy77I

Download (PDF, 1.52MB)

Download (PDF, 1.4MB)

Download (PDF, 1.39MB)

Download (PDF, 1.37MB)

Download (PDF, 1.49MB)

Download (PDF, 1.4MB)