Undangan Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Tata Cara Penghitungan, Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Tahun Anggaran 2018, DJPK akan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Tata Cara Penghitungan, Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diunduh melalui tautan berikut.

Und Workshop Acacia 21

Und Workshop Acacia tgl 20 nop

Workshop Redtop 28 nov

Workshop Redtop 27 nov

Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2018

Jakarta- Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan menjadi Undang-Undang. APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun.

Dari angka belanja tersebut terdapat belanja yang ditujukan untuk transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp766,2 triliun. Belanja transfer ke daerah dan dana desa mempunyai fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dalam penyalurannya, belanja transfer ke daerah dan dana desa menggunakan basis kinerja.

Dana transfer ke daerah dan dana desa terbagi menjadi dua pendanaan yaitu transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60,0 triliun. Dana transfer ke daerah terbagi menjadi komponen-komponen sebagai berikut:

  • Dana Bagi Hasil (DBH), dengan pagu dana sebesar Rp89,2 triliun. Kebijakan terbaru pada komponen DBH adalah penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan dan mendukung program jaminan kesehatan nasional. Selain itu DBH Dana Reboisasi, selain digunakan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penanganan batas kawasan dan pembenihan;
  • Dana Alokasi Umum (DAU), dengan pagu dana sebesar Rp401,5 triliun. Kebijakan untuk tahun 2018 antara lain pagu yang bersifat dinamis dan bobot wilayah laut menjadi 100%;
  • Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dengan pagu dana sebesar Rp62,4 triliun. DAK Fisik digunakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pelayanan publik di daerah. Selain itu dalam DAK Fisik terdapat afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pengalokasian DAK menggunakan mekanisme proposal based sesuai proritas nasional;
  • Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan pagu sebesar Rp123,5 triliun digunakan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,2 juta guru dan BOK untuk 9.785 Puskesmas.
  • Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY, dengan dana sebesar Rp21,1 triliun digunakan untuk percepatan percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan , pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.
  • Dana Insentif Daerah (DID), dengan dana sebesar Rp 8,5 triliun. DID digunakan sebagai trigger dari pemerintah sebagai reward atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Dana Desa mendapatkan pagu dana sebesar 60,0 triliun. Dalam pengalokasian Dana Desa formula dibuat semakin fokus dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan geografis, melalui: pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, dan pemeberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin.

Rincian alokasi TKDD TA 2018 dapat diunduh melalui tautan berikut

Rincian Alokasi TKDD dalam APBN TA 2018 (1)
Rincian Alokasi TKDD dalam APBN TA 2018 (2)

Pemerintah Berkomitmen Mempercepat Pencapaian Penyediaan Infrastruktur Air Minum

hibahbidakara04

Jakarta – Hari ini (Selasa, 24 Oktober 2017) digelar Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018. Dalam sambutan dan arahannya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan percepatan pencapaian penyediaan infrastruktur air minum, baik dalam hal kuantitas, kualitas, kontinuitas maupun aksesibilitas air minum layak untuk masyarakat. Upaya percepatan penyediaan air minum tersebut diperlukan untuk mencapai target Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Millenium Development Goals (MDG’s), yaitu tercapainya akses air minum layak 100%, dan meningkatnya akses sanitasi layak 100% pada tahun 2019.

Pencapaian target pemenuhan capaian akses air minum layak 100% memerlukan sinergi berbagai sumber pendanaan, baik melalui skema hibah daerah, pinjaman daerah, DAK Fisik, Dana Desa, dan dana lainnya yang terdapat dalam belanja kementerian/lembaga, maupun sumber pendanaan APBD, serta alternatif pembiayaan infrastruktur lainnya, seperti Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam skema RPJMN 2015-2019, kebutuhan pendanaan Air Minum diperkirakan sebesar Rp275 triliun, dan direncanakan dapat bersumber dari berbagai sumber pendanaan, yaitu APBN (Non Transfer ke Daerah) sebesar Rp74,8 triliun, DAK Fisik sebesar Rp25,3 triliun, APBD sebesar Rp121,6 triliun, PDAM Rp30,3 triliun, serta Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS) Rp23,1 triliun.

Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur air minum dimaksud, pemerintah menyelenggarakan Program Hibah Air Minum sebagai salah satu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur. Sampai dengan tahun 2017, total pagu Hibah Air Minum mencapai Rp4,5 triliun dengan target output sebanyak 1,7 juta Sambungan Rumah.

hibahbidakara02

Program Hibah Air Minum sudah dilaksanakan sejak tahun 2012, dimulai dari Program Hibah Air Minum yang bersumber dari Hibah Luar Negeri. Selanjutnya, pada tahun 2015, Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran untuk Program Hibah Air Minum yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (APBN). Hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah telah dilakukan pemasangan sebanyak 688.397 Sambungan Rumah sampai dengan akhir tahun 2016, sehingga akses masyarakat terhadap air minum semakin meningkat.

Melalui penambahan sumber pendanaan program hibah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri, diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat lebih meningkatkan minat, dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pemerintah untuk percepatan pelayanan air bersih kepada masyarakat, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada PDAM.

Pada tahun 2017, Alokasi Hibah Air Minum dari Penerimaan dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp850 miliar yang terdiri atas Hibah Air Minum Perkotaan sebesar Rp700 miliar dan Hibah Air Minum Perdesaan sebesar Rp150 miliar. Dari jumlah alokasi hibah air minum sebesar Rp850 miliar tersebut telah diterbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) kepada 212 Daerah dengan total hibah Rp701,9 miliar atau sekitar 82,5%. Capaian ini semestinya dapat ditingkatkan pada pelaksanaan hibah di tahun 2018.

hibahbidakara05

Pada tahun 2018 mendatang, dana hibah untuk Program Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri direncanakan akan dialokasikan sebesar Rp800 miliar. Pengalokasian hibah tersebut dimaksudkan agar terdapat percepatan dalam pemenuhan target perpipaan air minum perkotaan sebanyak 5 juta Sambungan Rumah sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RPJMN TA 2015-2019.
Komitmen dan partisipasi aktif pemerintah daerah sangat diperlukan dalam keberhasilan Program Hibah Air Minum, khususnya komitmen untuk menyelesaikan target output yang telah disepakati. Sebagaimana tahun sebelumnya, Program Hibah Air Minum Rupiah Murni pada tahun 2018 nanti hanya efektif berlaku selama satu tahun anggaran, sehingga apabila daerah tidak dapat memenuhi komitmen penyelesaian target output, maka tidak dapat dilakukan perpanjangan perjanjian hibah tersebut. Untuk itu, Pemerintah sangat mengharapkan agar pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah ini dapat dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat output.

Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang sama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah selaku implementing agency program terkait mekanisme penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah daerah. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan dapat memperluas jumlah daerah yang berminat dan berkomitmen untuk melaksanakan program hibah TA 2018, sehingga output yang optimal dapat tercapai, target penambahan Sambungan Rumah nasional dapat terwujud sekaligus terjaganya akuntabilitas dari pelaksanaan program.

Dalam acara ini, hadir juga Walikota Bandung, Ridwan Kamil, dan Walikota Bitung, Maximiliaan Jonas Lomban, yang berbagi kisah sukses pengelolaan air minum di daerahnya.

hibahbidakara01