Bahan Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa (Jakarta 18 September 2017)

Bahan Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa kepada Pembina dan Pengawas Desa Tahun Anggaran 2017 yang diselenggarakan di Jakarta, 18 September 2017 dapat diunduh melalui tautan sebagai berikut.

Sosialisasi bagi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK EKONOMI DAN PELAYANAN PUBLIK

Paparan Direktur PTNDP Pengelolaan Dana Desa

BINWAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Keynote Speech Dana Desa

Pemeriksaan atas dana desa1

Paparan Kemendes PDTT

Implementasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD) bagi Pemerintah Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, serta memanfaatkan perpanjangan masa inpassing Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sampai dengan Desember 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, kami mengundang Pemerintah Daerah seluruh Indonesia agar mendaftarkan PNSD di lingkungannya untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Informasi selengkapnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 745KB)

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438

Di hari yang fitri ini, keluarga besar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah. Taqoballahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin.

Dengan momentum Idul Fitri ini, mari bersihkan hati, tingkatkan semangat berkontribusi untuk negeri, pererat tali silatuhrahmi, serta perkuat sinergi untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur.

Media Defis – Edisi XVI 2017

Ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain saling terkait. Satu sisi dengan sisi lainnya saling melengkapi. Desentralisasi fiskal memposisikan pusat dan daerah sama pentingnya. Masing-masing punya kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan. Peningkatan jumlah Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2017 sebagai instrumen desentralisasi fiskal merupakan bukti kesungguhan pemerintah pusat. Namun demikian kebijakan ini tak akan berarti apa-apa bila tidak disertai kesungguhan dan peran aktif seluruh pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keputusan pemerintah pusat melaksanakan kebijakan desentralisasi dengan menyalurkan anggaran untuk pemerintah daerah dalam jumlah besar, merupakan langkah strategis untuk mendelegasikan wewenang kepada daerah yang secara riil memang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat membutuhkan respon yang cepat, membutuhkan kehadiran negara dalam hal ini pemerintah untuk memberikan solusi berbagai permasalahan di daerah. Problem solving dan pendampingan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja melainkan perlu partisipasi aktif dari seluruh pemerintah daerah.

Pergerakan untuk move on beranjak dari sebuah tempat yang statis dan birokrasi yang kurang dinamis menjadi birokrasi yang lebih melayani ada di tangan pemerintah daerah. Desentralisasi sesungguhnya tidak berhenti pada pengalihan wewenang, tetapi sudah harus ditindaklanjuti oleh keberanian pemerintah
daerah melakukan berbagai terobosan untuk memajukan daerahnya. Fungsi pemerintah pusat adalah untuk memberikan guidelines dan selebihnya peranan untuk memajukan daerah akan lebih dominan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Media Defis edisi kali ini menyajikan liputan mengenai bagaimana desentralisasi direspon dengan baik di daerah. Ada kupas tuntas mengenai e-government ala Surabaya dan Banyuwangi maupun kisah sukses dari Bone Bolango dan Makassar. Dari jantung ibukota negara, update terbaru dari proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mencoba membuka cakrawala bahwa pemerintah daerah sesungguhnya mempunyai kapasitas untuk berperan lebih besar dalam desentralisasi. Cerita terkait desentralisasi di India juga dituangkan di edisi kali ini untuk menambah khazanah dan pembelajaran kita semua. Selain itu berbagai feature menarik khas Media Defis juga sayang apabila dilewatkan begitu saja.

Sisi-sisi desentralisasi sesungguhnya amatlah luas apabila digali. Segala sesuatu yang ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan. Kreativitas daerah sangat ditunggu untuk memberikan kontribusi positif dalam desentralisasi fiskal. Tentu dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang ada.

Desentralisasi terus melangkah untuk membenahi segala kekurangannya menjadi lebih baik, dan apa yang sudah baik menjadi semakin baik. Pekerjaan rumah untuk mengejar ketertinggalan di berbagai bidang memang bukan perkara mudah. Berlari saja terkadang tak lagi cukup untuk mengejar ketertinggalan itu. Namun demikian desentralisasi senantiasa menyimpan potensi. Kini tinggal bagaimana pusat dan daerah melakukan sinergi, saling mengisi dan terus menyempurnakan desentralisasi dari berbagai sisi.

E-Magazine Media Defis Edisi XVI dapat diunduh melalui tautan berikut.

Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (update 31 Mei 2017)

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 31 Mei 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 7.61MB)