Perdirjen PK Nomor: Per-3/PK/2016 Tentang Perubahan Perdirjen PK Nomor: Per-1/PK/2016 Tentang Tatacara Penundaan Penyaluran DBH dan/atau DAU bagi Daerah yang tidak menyampaikan data perkiraan belanja …

Perdirjen PK Nomor: Per-3/PK/2016 Tentang Perubahan Atas Perdirjen PK Nomor: Per-1/PK/2016 Tentang Tatacara Penundaan Penyaluran DBH dan/atau DAU bagi Daerah Yang Tidak Menyampaikan Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan.

Download…

Undangan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Data Elektronik APBD 2016

 

Sesuai dengan amanat Pasal 3 PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah bahwa Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang disampaikan Pemerintah Daerah harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah …selengkapnya

Sosialisasi Dana Desa dan Transfer ke Daerah Kab. Nabire

kirim website

Sosialisasi Dana Desa dan Transfer Ke Daerah oleh Ditjen Perimbangan Keuangan kembali diselenggarakan di tanah Papua. Kali ini sosialisasi yang selalu dipenuhi oleh para Kepala Desa, dalam hal ini di Papua biasa disebut dengan Kepala Kampung, diselenggarakan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua pada Kamis (11/2).

Bertempat di Gedung Guest House Jalan Merdeka Nabire, Sosialisasi Kebijakan Dana Desa dan Tranfer ke Daerah dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, dengan menabuh tifa, alat musik khas Papua. Dalam acara tersebut turut dihadiri Bapak Robert Rouw, Anggota Komisi IX DPR RI, Bapak Sendius Wonda, SH., M.Si, Penjabat Bupati Nabire, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Nabire, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nabire, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan para Camat se-Kabupaten Nabire.

Sesuai dengan roadmap pemenuhan Dana Desa tersebut, pada tahun anggaran 2015 lalu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa Rp20,76 triliun atau 3,23% dari Transfer ke Daerah, dimana rata-rata secara nasional setiap desa menerima Rp280 juta. Pada tahun 2016, dengan dukungan dan persetujuan dari DPR RI, Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Desa menjadi Rp46,9 triliun, atau 6,4% dari Transfer ke Daerah, dimana rata-rata nasional setiap desa akan menerima Rp628 juta.

Dalam sambutannya Dirjen Perimbangan Keuangan mengharapkan kepada Pemda Kabupaten Nabire untuk: Pertama, membantu/membimbing desa dalam menyusun RKPDes dan APBDes 2016. Kedua, segera menetapkan Perbup mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian ADD dan Bagi Hasil PDRD setiap desa, Perbup mengenai pengelolaan keuangan desa, dan Perbup mengenai pengadaan barang/jasa di desa, serta perangkat hukum lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa. Hal tersebut mengingat alokasi Dana Desa Kabupaten Nabire yang meningkat dari Rp 21,74 miliar tahun 2015 menjadi Rp48,64 miliar tahun 2016.(hoshi)

 

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2016

View | Batang Tubuh Perpres Rincian APBN 2016

View | Lampiran VII Transfer ke Daerah dan dana Desa

View | Lampiran VIII DBH PPh Pasal 25_29_21

View | Lampiran IX DBH PBB

View | Lampiran X DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU

View | Lampiran XI Perpres APBN TA 2016 – DBH SDA_301115

View | Lampiran XII Perpres APBN TA 2016 – DBH SDA_301115

View | Lampiran XIII Perpres APBN TA 2016 – DBH SDA_301115

View | Lampiran XIV DBH SDA PERIKANAN

View | Lampiran XV DBH Panas Bumi_30NOV_TTD_NOTIF

View | Lampiran XVI DAU

View | Lampiran XVII DAK FISIK otk

View | Lampiran XVIII DAK Non Fisik-otk

View | Lampiran XIX DID_30NOV_TTD_NOTIF

View | Lampiran XX DANA DESA_30NOV_TTD_NOTIF

Pembukaan Kejuaraan Tenis Meja DJPK Cup 2014